- Menteri PU Dody Hanggodo menolak pengalihfungsian sawah produktif menjadi lokasi Sekolah Rakyat demi menjaga swasembada pangan nasional
- Kebutuhan lahan ideal mencapai lima hektare untuk 2.000 siswa, namun kementerian membuka opsi penyesuaian desain jika pemda hanya memiliki lahan terbatas
- Kementerian PU mencatat pengerjaan 100 lokasi pada Tahap II dan tengah mempersiapkan 100 titik berikutnya untuk Tahap III
WartaPurwakarta - Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat dipastikan tidak boleh mengorbankan area persawahan produktif demi menjaga kedaulatan pangan dalam negeri. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo di tengah upaya perburuan lahan untuk fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Kementerian PU secara tegas menyaring usulan lokasi dari pemerintah daerah dan menolak tapak proyek yang masih berstatus lahan tani aktif. Kebijakan ini diambil agar akselerasi infrastruktur pendidikan tidak berbenturan dengan kelestarian sektor agraria.
“Saya enggak mau mengorbankan sawah menjadi bangunan karena kita butuh sawah untuk maintain (menjaga) swasembada pangan kita,” kata Dody dalam Executive Breakfast Meeting Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad), di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Walaupun selektif terhadap alih fungsi lahan, proyek Sekolah Rakyat tetap diprioritaskan demi memperlebar akses pendidikan. Berdasarkan pembagian kewenangan yang berlaku, pemerintah daerah memikul tugas menyediakan lahan, sementara urusan rancang bangun fisik digarap Kementerian PU setelah lokasinya dinyatakan siap.
“Jadi kalau Sekolah Rakyat itu lahan disiapkan oleh pemerintah daerah,” jelas Dody.
Kendala kerap mencuat ketika pemerintah daerah dituntut menyediakan lahan dengan skala besar, terlebih di wilayah perkotaan. Menurut standar yang ditetapkan, Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung kapasitas sekitar 2.000 siswa sehingga memerlukan tapak tanah seluas kira-kira lima hektare.
“Untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan menampung sekitar 2 ribu anak, kebutuhan lahannya mencapai sekitar 5 hektare berdasarkan acuan yang disampaikan pemerintah,” tegasnya.
Hambatan penyediaan lahan seluas lima hektare antara lain ditemui di Provinsi Bali. Merespons kendala keterbatasan ruang tersebut, Kementerian PU bersikap fleksibel dengan memodifikasi desain arsitektur bangunan apabila alternatif lahan lain sudah tidak memungkinkan.
“Jadi kadang-kadang dua hektare, tiga hektare pun kalau kemudian memang sudah enggak ada (opsi) lagi, kita terima,” katanya.
Langkah rekayasa desain ditempuh agar luas tanah yang sempit tidak memangkas daya tampung sekolah. Format struktur bangunan ditata sedemikian rupa supaya target penerimaan murid tetap tercapai optimal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Bangunannya yang kita kemudian sesuaikan agar tetap bisa menerima sekira 2 ribu anak kira-kira di dalamnya,” ungkap Hanggodo.
Daya tampung murid serta dimensi lahan menjadi variabel utama dalam perencanaan proyek karena berimbas langsung pada rancangan teknis dan kebutuhan pagu anggaran. Dalam acuan sebelumnya, pembangunan unit Sekolah Rakyat permanen mensyaratkan hamparan lahan antara lima hingga 10 hektare dari pemerintah daerah.
Merujuk data per 21 Oktober 2026, Kementerian PU telah menjalankan pembangunan 100 Sekolah Rakyat Tahap II, yang mencakup 93 titik Tahap IIa dan tujuh titik Tahap IIb. Kini, pemerintah tengah mematangkan persiapan konstruksi Tahap III yang mencakup 100 lokasi berikutnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional