Poin Penting
  • Konsolidasi dua BPR milik Pemkab Cirebon diproyeksikan menekan biaya operasional sekaligus mendongkrak perolehan laba perbankan
  • Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mendorong perluasan akses kredit bagi sektor koperasi dan UMKM pascapenggabungan
  • Pemkab Cirebon menyusun raperda merger guna mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait kepemilikan bank di wilayah yang sama

WartaPurwakarta - Konsolidasi dua bank perekonomian rakyat milik Pemerintah Kabupaten Cirebon diproyeksikan mampu mendongkrak efisiensi operasional, memperbesar perolehan laba, sekaligus membuka keran pembiayaan yang lebih luas bagi warga. Penilaian tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady di Cirebon, Kamis.

Langkah penyatuan antara PT BPR Kabupaten Cirebon dan PT BPR Cirebon Jabar dipandang sebagai momentum strategis untuk merombak tata kelola manajerial demi memperkuat performa perbankan milik daerah. Pemangkasan pos beban pengeluaran rutin dinilai patut menjadi target utama, sebab langkah itu berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas perusahaan.

“Harapan saya ada perbaikan dalam banyak hal, misalnya biaya operasional turun sehingga biaya operasional bank juga turun dan hasil akhirnya laba naik,” katanya.

Peningkatan profit BPR, menurut Daddy, semestinya tidak semata dinikmati oleh para pemilik modal. Pertumbuhan tersebut wajib diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan dan kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penambahan kuota nasabah pinjaman di sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Layanan pada tahun-tahun berikutnya juga bisa meningkat, misalnya jumlah penerima kredit bertambah, terutama untuk KUMKM,” ujarnya.

Keberhasilan proses konsolidasi ditegaskan harus berpatokan pada seberapa luas dampak positif yang dirasakan publik luas, bukan sekadar mengangkat kesejahteraan jajaran pengurus maupun internal pegawai bank.

“Harapan akhirnya, bukan hanya manajemen atau karyawan yang sejahtera, tetapi seluruh masyarakat, minimal seluruh entitas BPR itu, menjadi lebih sejahtera,” katanya.

Penguatan sistem pengendalian risiko dan ketatnya pengawasan internal turut menjadi perhatian agar institusi keuangan ini terhindar dari potensi masalah yang bisa merugikan perusahaan maupun masyarakat penyimpan dana.

“Semestinya skandal apa pun tak boleh terjadi, dan kalau pun ada, seharusnya diantisipasi sejak awal sehingga dampaknya menjadi lebih kecil,” ujarnya.

Pada sisi regulasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah mematangkan langkah merger ini melalui pengajuan rancangan peraturan daerah dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Imron mengungkapkan bahwa penyatuan dua bank pelat merah tersebut merupakan langkah rasional mengingat kepemilikannya berada di bawah entitas pemerintah daerah yang sama serta beroperasi pada kawasan serupa. Sinergi ini ditujukan untuk mempertebal struktur permodalan dan mengefisienkan roda bisnis.

Peleburan badan usaha ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan perihal integrasi BPR dengan pemegang saham pengendali tunggal di satu wilayah, seraya memastikan kelangsungan layanan bagi para nasabah tetap berjalan lancar.

Berdasarkan data OJK setempat, realisasi pembiayaan BPR di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan menembus angka Rp1,79 triliun pada kurun Januari hingga Juni 2026. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga mencapai nominal Rp1,85 triliun dengan perolehan total aset BPR secara keseluruhan sebesar Rp2,40 triliun.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat