- KPK menggeledah kantor PT Summarecon Bogor pada Senin, 21 September 2026
- Penggeledahan berkaitan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN
- KPK menetapkan delapan tersangka setelah OTT pada 14 September 2026
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menggeledah kantor PT Summarecon Bogor, Jawa Barat.
Jurubicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 21 September 2026. Hingga Senin siang, proses penggeledahan masih berjalan.
"Hari ini penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor PT Summarecon Bogor. Saat ini kegiatan masih berlangsung," kata Budi kepada wartawan, Senin siang, 21 September 2026.
Budi menyatakan lembaganya akan menyampaikan informasi terbaru mengenai hasil penggeledahan itu.
"Kami akan update terus setiap perkembangannya," pungkas Budi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya paksa yang dilakukan KPK setelah perkara dugaan suap dan gratifikasi itu memasuki tahap penyidikan.
Sebelumnya, pada Kamis, 17 September 2026, penyidik mendatangi sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang berkaitan dengan layanan pertanahan.
Pada hari berikutnya, penggeledahan dilakukan di kantor PT Summarecon Agung Tbk, Jakarta Timur, serta kediaman Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), di Kota Bekasi. Dokumen dan BBE juga diamankan dari kedua lokasi tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Senin, 14 September 2026. Setelah operasi itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan BBE serta uang tunai dalam sejumlah mata uang dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar.
KPK menduga perkara itu berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan pemecahan sertifikat tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain dugaan suap, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan mutasi-promosi jabatan dan layanan pertanahan lainnya.
Sumber: RMOL