Poin Penting
  • Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar melakukan pengecekan langsung lahan Palemboko Camping Ground seluas 4,5 hektare yang dilaporkan diserobot PT Sentul City Tbk
  • Pemilik lahan Ozzy Sudiro mengklaim memiliki dokumen kepemilikan lengkap sejak era 1980-an termasuk girik, akta jual beli, dan bukti pelunasan pajak
  • Formas menyatakan dugaan penyerobotan lahan tersebut berkaitan dengan pelanggaran HAM karena turut berdampak pada permukiman 32 KK, masjid, dan SDN 06 Bojong Koneng

WartaPurwakarta - Sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali mengemuka setelah tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke lokasi Palemboko Camping Ground.

Kunjungan lapangan itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan Ozzy Sudiro, pemilik Palemboko Camping Ground, terkait dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan properti tersebut. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar bertanggal 19 September 2026. Polda Jabar kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 pada 30 September 2026.

Peninjauan lokasi dilaksanakan bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) terhadap lahan seluas 4,5 hektare yang menjadi objek sengketa. Ozzy menyambut baik langkah penyidik yang secara langsung memverifikasi kondisi di lapangan.

Ozzy menerangkan bahwa riwayat kepemilikan tanahnya dapat ditelusuri hingga era 1980-an. Belakangan, lahan tersebut diduga diklaim sepihak oleh PT Sentul City Tbk.

"Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat," kata Ozzy saat konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Selasa (18/11/2026).

Saat penyidik melakukan verifikasi lapangan, aktivitas konstruksi masih berlangsung di lokasi tersebut. Beberapa bangunan sudah berdiri, sementara sebagian area masih dalam tahap pengurukan.

Ozzy menjelaskan, dasar kepemilikan tanahnya berasal dari pembelian tiga girik atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Lahan itu kemudian diakuisisi oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya berpindah ke tangannya sebagai pemilik generasi ketiga.

"Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini," tegasnya.

Selain mempermasalahkan klaimnya sendiri, Ozzy juga menyoroti klaim PT Sentul City atas lahan sekitar enam hektare di kawasan yang sama. Perusahaan tersebut disebut mengklaim kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Namun menurut Ozzy, sertifikat itu telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah.

Persoalan ini tidak terbatas pada lahan miliknya saja. Sekitar 1,5 hektare dari area yang diklaim turut mencakup permukiman 32 kepala keluarga (KK), sebuah masjid, serta bangunan SDN 06 Bojong Koneng.

"Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak," ujarnya.

Konflik agraria ini juga menarik perhatian pengurus Formas. Prof Henry Subiakto menilai klaim sepihak atas lahan di kawasan Sentul harus ditanggapi secara serius mengingat menyangkut hak kepemilikan masyarakat.

Menurut Henry, dugaan penyerobotan lahan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama bila disertai tindakan kekerasan, intimidasi, atau pembiaran terhadap pelanggaran hak warga.

"Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan," tegas Henry dalam konferensi pers Formas, Selasa (18/11/2026).

Henry menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak milik pribadi telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sumber: Halo Purwakarta