- Pengurus KSP dan USP di Karawang wajib mengantongi sertifikat UKK sebelum memproses izin di OSS
- Pengujian kompetensi mencakup aspek manajerial hingga psikologi lewat tes tulis dan wawancara
- Peserta yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan mengulang ujian hingga tiga kali
WartaPurwakarta - Perizinan operasional koperasi simpan pinjam (KSP) serta unit usaha simpan pinjam (USP) melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Karawang kini mewajibkan kepemilikan sertifikat Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi jajaran pengurus maupun pengawasnya. Kebijakan ini diterapkan sebagai instrumen kontrol guna memastikan pengelola memiliki integritas, kompetensi, dan kecakapan menjalankan roda usaha secara profesional.
Penegasan terkait regulasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop UKM Karawang, Puguh Tri Hutomo, dalam agenda sosialisasi UKK di Bale Indung Nyi Pagerasih, Selasa (17/11).
Puguh menjelaskan bahwa landasan pengawasan ini merujuk pada Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi serta Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
"Instrumen dalam pengawasan itu salah satunya adalah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)," ujarnya.
Uji kompetensi ini tidak diposisikan sebagai formalitas berkas semata, melainkan penyaring kapasitas riil para pengurus dalam memegang kendali organisasi dan keuangan. Langkah verifikasi ini krusial mengingat lembaga simpan pinjam memiliki beban tanggung jawab langsung terhadap perputaran modal masyarakat luas.
"Sebab nanti mereka yang akan mengemban dana publik," tuturnya.
Pelaksanaan UKK menguji sejumlah bidang, mulai dari tata kelola, psikologi, kepemimpinan, kecakapan manajerial, hingga struktur organisasi. Rangkaian penilaian tersebut ditempuh melalui metode ujian tertulis dan wawancara langsung.
Sertifikat hasil kelulusan UKK menjadi syarat mutlak dalam permohonan izin operasional di OSS. Pengurus maupun pengawas yang belum mengantongi bukti lulus dipastikan tidak dapat memproses legalitas usahanya lebih lanjut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kendati demikian, pemerintah masih membuka ruang perbaikan dengan memberikan kesempatan ujian ulang maksimal tiga kali bagi peserta yang dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan.
Pemberlakuan UKK ditujukan agar tata kelola koperasi di Karawang semakin akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan anggota seutuhnya.
"Dampaknya, koperasi dapat dikelola secara profesional ke depannya," tutupnya.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama