- Unabsorbed APBD Subang Rp780,731 miliar
- BKAD minta percepatan realisasi belanja SKPD
- Kecamatan Ciater, Tambakdahan, Pusakajaya tercatat serapan tertinggi, sementara Dawuan, Pamanukan, Ciasem terendah
WartaPurwakarta - Realitas keuangan Kabupaten Subang menunjukkan masih terdapat dana tak terserap sejumlah Rp780,731 miliar dari total anggaran Rp2,864 triliun. Hingga kini, belanja yang telah direalisasikan mencapai Rp2,083 triliun atau 72,74 persen. Menyikapi sisa anggaran tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang mengimbau semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan.
Badan tersebut menekankan pentingnya evaluasi segera terhadap kegiatan yang belum terlaksana, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengambil langkah percepatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD, Budhi Purnama, menegaskan hal itu dalam wawancara dengan Pasundan Ekspres pada Rabu (18/11/2026). Ia menyatakan, "Kami terus mendorong seluruh SKPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran. Perangkat daerah harus mencermati kegiatan yang belum terealisasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengambil langkah percepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."
Data realisasi pada tingkat kecamatan mengungkapkan bahwa Kecamatan Ciater memimpin dengan tingkat serapan 88,81 persen, diikuti Kecamatan Tambakdahan 88,72 persen dan Pusakajaya 87,36 persen. Sebaliknya, Kecamatan Dawuan mencatat serapan terendah sebesar 80,84 persen, diikuti Pamanukan 80,10 persen serta Ciasem 79,83 persen.
Di antara SKPD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menorehkan serapan tertinggi 85,70 persen, diikuti BKAD dengan 85,26 persen dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 84,65 persen. Beberapa dinas masih berada di bawah 65 persen, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (61,32 persen), Dinas Sosial (58,75 persen) dan Dinas Kesehatan (58,66 persen).
Budhi menambahkan bahwa percepatan penyerapan tidak boleh mengorbankan kualitas, ketepatan sasaran, maupun kepatuhan pada peraturan keuangan. Ia menegaskan, "Kami berharap seluruh SKPD dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan kegiatan yang sudah direncanakan segera dilaksanakan sesuai tahapan. Jangan sampai penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan."
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan sisa anggaran dimanfaatkan secara optimal, mendukung program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. BKAD berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan komitmen dalam merealisasikan program yang telah dianggarkan, sehingga pelaksanaan APBD Kabupaten Subang berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi warga.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat