- Dispemdes Kabupaten Subang menggelar Bimtek bagi 165 pengawas pilkades tingkat desa di Grant Hotel Subang pada Rabu 18 November 2026
- Narasumber berasal dari Kejaksaan, Polres, dan DPMD Provinsi Jawa Barat untuk memberi pemahaman soal pelanggaran pilkades
- Pilkades serentak akan digelar di 165 desa pada 6 Desember 2026 dan diharapkan berjalan kondusif serta minim pelanggaran
WartaPurwakarta - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemdes) Kabupaten Subang menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pengawas pemilihan kepala desa (pilkades) tingkat desa pada Rabu (18/11/2026) di Grant Hotel Subang. Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan potensi pelanggaran menjelang pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026.
Sebanyak 165 perwakilan pengawas pilkades tingkat desa turut hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk pelanggaran dalam pilkades, panitia mengundang narasumber dari tiga institusi, yakni Kejaksaan, Polres, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.
Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Subang, Rahmat Efendi, yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang, berharap seluruh tahapan pilkades serentak di 165 desa dapat berlangsung aman, lancar, kondusif, dan dengan tingkat pelanggaran yang seminimal mungkin. Ia juga menyampaikan harapan agar pilkades kali ini mampu melahirkan pemimpin pemerintahan desa yang amanah serta sanggup memajukan, membangun, dan menyejahterakan masyarakatnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dispemdes Kabupaten Subang, Agung Subur, menjelaskan bahwa Bimtek ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya mencegah terjadinya pelanggaran, menegakkan netralitas panitia, serta meminimalkan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
"Jadi intinya, pengawas pilkades tingkat desa, paham betul soal pelanggaran pilkades, bila mana ada laporan bisa segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Apakah pelanggarannya ringan atau mengarah kepada pidana, nah kalau sudah pidana, pelapor bisa langsung melapor ke APH," tandasnya.
Agung menambahkan, setelah mengikuti Bimtek, para pengawas desa berkewajiban mensosialisasikan materi yang diperoleh kepada masyarakat pemilih. Tujuannya agar para pemilih, tim sukses, maupun calon kepala desa memahami secara utuh aturan pilkades beserta bentuk pelanggarannya sehingga proses pemilihan dapat berjalan minim pelanggaran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lebih lanjut, Agung merinci sejumlah hal yang tergolong pelanggaran pilkades. Di antaranya adalah praktik politik uang yang disertai pemaksaan terhadap pemilih untuk memilih salah satu calon kepala desa, penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyudutkan maupun memfitnah salah satu calon, serta pelaksanaan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah.
Terkait mekanisme pelaporan, Agung menerangkan bahwa apabila ditemukan pelanggaran yang bersifat ringan, pelapor dapat menyampaikan laporan kepada pengawas pilkades. Namun, jika pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana, pelapor dipersilakan langsung melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH). Meski demikian, Agung mengungkapkan harapannya agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat