- Riza Chalid yang berstatus DPO Kejaksaan Agung diduga masih menjalankan bisnis di Indonesia melalui PT PPL yang bergerak di pengeboran minyak mentah di Sumatra
- Boyamin Saiman mendesak Pertamina memutus seluruh mata rantai bisnis yang terafiliasi dengan Riza Chalid
- MAKI menyiapkan gugatan praperadilan untuk memaksa Kejagung menggelar sidang in absentia terhadap Riza Chalid
WartaPurwakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak PT Pertamina agar segera memutus seluruh jalur bisnis yang diduga masih terhubung dengan Riza Chalid alias MRC. Desakan itu disampaikan melalui rilis tertulis pada Rabu (19/11/2026).
Riza Chalid merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini tercatat sebagai buron dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung. Meski berstatus buronan, menurut Boyamin, sosok tersebut diduga tetap menjalankan aktivitas usaha di dalam negeri.
"Riza Chalid (MRC) tersangka dugaan korupsi tata kelola BBM yang saat ini buron (DPO) Kejaksaan Agung diduga masih berbisnis di Indonesia, salah satunya PT PPL yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatra," ujar Boyamin.
Boyamin mengungkapkan bahwa MRC terdeteksi memasuki Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 dengan menggunakan maskapai penerbangan asal Malaysia. Kunjungan itu berlangsung sekitar dua hari. Menurut Boyamin, MRC dapat leluasa keluar masuk wilayah Indonesia karena tidak lagi memakai Paspor Republik Indonesia. Ia diduga telah mengantongi dua paspor negara asing dengan menggunakan nama baru, yakni Abdul Kareem.
Perlu dicatat, hingga berita ini disusun, klaim soal pergantian nama dan kepemilikan paspor asing tersebut masih berupa dugaan versi Boyamin Saiman. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Riza Chalid maupun Kejaksaan Agung terkait hal itu.
Boyamin meminta Pertamina menelusuri seluruh lini usaha yang diduga masih berafiliasi dengan MRC agar perusahaan pelat merah tersebut terbebas dari pengaruh sang buronan.
"Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum," kata Boyamin.
Ia menjelaskan, apabila rantai bisnis itu tidak segera diputus, keuntungan yang diperoleh dari usaha di Indonesia berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi kekuasaan demi meloloskan diri dari proses hukum.
Selain menyoroti Pertamina, Boyamin juga mendesak Kejaksaan Agung agar segera menggelar persidangan terhadap MRC secara in absentia, yaitu tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang. Persidangan tersebut, menurutnya, harus menggunakan dakwaan korupsi sekaligus menyertakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara.
"Kejaksaan Agung harus segera menyidangkan MRC secara in absentia dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara," tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebagai langkah konkret, Boyamin menyatakan pihaknya telah menyiapkan gugatan praperadilan untuk memaksa Kejagung membawa perkara MRC ke meja persidangan secara in absentia. Upaya itu sudah dimulai dengan pengiriman somasi kepada Kejagung pada Selasa sebelumnya.
"Kami mencadangkan gugatan praperadilan untuk memaksa Kejagung menyidangkan in absentia dan langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin," pungkas Boyamin.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi atas somasi maupun desakan yang dilayangkan Boyamin Saiman. Pihak Kejagung dan Pertamina juga belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional