- Generasi Emas Institute mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra sebagai figur potensial pengganti Gibran Rakabuming Raka di posisi Wakil Presiden
- Usulan didasarkan pada lima kriteria meliputi latar belakang pendidikan, pemahaman persoalan nasional, rekam jejak memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan kemampuan menjembatani komunikasi elite serta publik
- Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sesuai hak prerogatif dan mekanisme konstitusi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945
WartaPurwakarta - Diskursus soal siapa yang bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kian menghangat setelah Generasi Emas Institute melemparkan dua nama kader Partai Gerindra ke publik. Kedua figur itu adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Rekomendasi tersebut lahir dari kajian akademik dan forum diskusi publik yang digelar lembaga itu. Menurut hasil telaah mereka, Dasco maupun Muzani dianggap memenuhi sejumlah syarat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pendiri Generasi Emas Institute, Pangeran Mangkubumi, menjelaskan bahwa lembaganya menetapkan lima parameter untuk menilai kelayakan seorang figur menduduki jabatan Wakil Presiden. Parameter itu mencakup latar belakang pendidikan, kedalaman pemahaman terhadap isu-isu nasional, catatan perjuangan membela kepentingan rakyat, serta kapasitas menjadi penghubung komunikasi demi menjaga stabilitas baik di level elite maupun akar rumput.
Dari serangkaian indikator tersebut, nama Dasco dan Muzani mengemuka sebagai figur yang paling memenuhi kriteria.
Kendati demikian, Pangeran menekankan bahwa rekomendasi ini bukan upaya mendikte atau memaksakan pilihan secara sepihak. Ia menyatakan bahwa wewenang penuh dalam menentukan pengganti Wakil Presiden tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapak Presiden, kami menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden, tapi harapannya siapapun yang jadi nanti dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi publik," kata Pangeran usai Diskusi Publik Mengenai Kualitas dan Rekam Jejak di Gedung Syahida Inn UIN II Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, Pangeran memaparkan bahwa rekam jejak dalam membela kepentingan masyarakat menjadi salah satu aspek krusial. Menurutnya, jabatan maupun popularitas saja tidak cukup bagi seorang pemimpin nasional. Sosok tersebut harus memiliki pengalaman nyata dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik secara konkret.
Aspek pendidikan dan penguasaan terhadap hukum juga menjadi pertimbangan utama. Pangeran menilai bahwa pemimpin di level nasional wajib memahami kerangka regulasi dan kebijakan hukum agar jalannya pemerintahan tetap berpijak pada konstitusi.
"Negara kita adalah negara hukum, ber-staad, untuk itu pemerintahan harus dikelola berdasarkan hukum," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Secara spesifik, Pangeran menyoroti kiprah Dasco yang dinilai cukup menonjol dalam merespons beragam persoalan publik. Dasco dianggap memiliki kemampuan menjelaskan situasi nasional kepada masyarakat sekaligus menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kepada DPR maupun pemerintah. Sementara itu, Muzani juga masuk dalam radar rekomendasi berdasarkan hasil kajian lembaga tersebut.
Munculnya dua nama ini menambah ramai perbincangan seputar figur yang berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatannya. Sebelumnya, beberapa nama dari lingkaran Partai Gerindra juga sudah beredar dalam pembicaraan publik.
Meski begitu, dukungan dari lembaga kajian maupun kelompok masyarakat tidak otomatis menjadikan nama yang direkomendasikan sebagai calon resmi. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus tetap merujuk pada konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk kemudian dipilih.
Sumber: Pojok Satu