Poin Penting
  • Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres
  • Amir Hamzah menyoroti dugaan penggunaan dokumen tidak sah dalam pencalonan 2024
  • Laporan dugaan korupsi terhadap Gibran dan Kaesang diserahkan ke KPK pada Januari 2022

WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi arena perdebatan terkait status hukum mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Sebagian anggota DPR berpendapat bahwa persoalan seputar Gibran sudah berakhir, namun sejumlah lainnya menilai masih ada isu‑isu hukum yang belum terselesaikan.

Analis intelijen serta geopolitik Amir Hamzah menilai bahwa salah satu fokus utama ialah tuduhan penggunaan dokumen yang keabsahannya dipertanyakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai Wapres pada Pemilu 2024. Ia menambahkan, laporan dugaan korupsi yang diajukan oleh akademisi Ubedilah Badrun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2022, menyangkut Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, tetap menjadi bahan pertimbangan.

“Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengisian jabatan Wapres tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik,” ujar Amir, dikutip pada Kamis 19 November 2026.

Selain itu, Amir menyoroti isu penyadapan serta dugaan rencana makar yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Menurutnya, faktor intelijen dan keamanan negara harus menjadi pertimbangan Presiden dalam menentukan calon pendamping, terutama bila terdapat persaingan kekuatan politik dan ekonomi yang saling terkait. Posisi Wakil Presiden, kata Amir, dapat menjadi titik sentral dalam perebutan pengaruh di antara kelompok‑kelompok tersebut.

Sumber: RMOL