Poin Penting
  • Pengamat intelijen Amir Hamzah menyarankan calon Wapres pengganti Gibran berasal dari kalangan sipil, bukan militer aktif atau purnawirawan
  • Pemilihan kader Gerindra sebagai Wapres dinilai berisiko karena partai koalisi lain berpotensi enggan memberi pembelaan saat muncul serangan politik
  • Wapres dari luar Gerindra dianggap lebih mampu membangun keseimbangan politik dalam koalisi pemerintahan

WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mendesak Presiden Prabowo Subianto agar bersikap cermat dalam menentukan pengganti Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, proses seleksi calon orang nomor dua di negara ini perlu mempertimbangkan aspek politik, keamanan, serta kepentingan nasional secara menyeluruh.

Amir menekankan bahwa figur yang kelak diusulkan kepada MPR seyogianya berlatar belakang sipil. Nama dari kalangan militer aktif maupun purnawirawan TNI dinilainya kurang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

"Siapa pun yang diajukan ke MPR sebaiknya dari kalangan sipil, bukan TNI aktif maupun purnawirawan," kata Amir, dikutip Kamis 19 November 2026.

Peringatan itu disampaikan bukan tanpa dasar. Amir mencermati bahwa pengisian kursi Wapres berpotensi menjadi ajang perebutan kepentingan politik, terlebih ketika berbagai kekuatan ekonomi dan politik memiliki keterkaitan dengan kelompok oligarki, baik domestik maupun internasional.

Ia juga menegaskan bahwa pertimbangan utama bukan sekadar soal loyalitas seorang figur terhadap Presiden, melainkan konsekuensi politik yang muncul setelah figur tersebut resmi menempati jabatan tertinggi kedua di Indonesia.

Secara khusus, Amir menyoroti risiko politik apabila Prabowo menjatuhkan pilihan pada kader internal Gerindra. Di tengah dinamika politik yang penuh persaingan, seorang wakil presiden berlatar Gerindra rentan menjadi target serangan dari berbagai pihak berkepentingan. Lebih dari itu, partai-partai koalisi lain belum tentu bersedia turun tangan memberikan pembelaan.

"Kalau wakil presidennya dari Gerindra, ada aspek negatif yang harus diperhitungkan. Ketika ada serangan, partai-partai lain bisa merasa tidak memiliki kepentingan untuk membela. Mereka bisa saja membiarkan," ujarnya.

Dengan kata lain, jabatan Wapres tidak serta-merta memperkokoh posisi politik Prabowo jika figur yang ditunjuk justru menciptakan kerenggangan dengan partai-partai pendukung pemerintahan. Sebaliknya, apabila kursi wakil presiden diisi oleh tokoh dari luar Gerindra, peluang untuk membangun keseimbangan politik bersama mitra koalisi dinilai jauh lebih besar.

Sumber: RMOL