- Seluruh fraksi DPR menyepakati RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II
- Regulasi penegakan hukum ini telah dinantikan publik selama sekitar 18 tahun
- Pengambilan keputusan tingkat I dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
WartaPurwakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi payung hukum usai disepakati oleh seluruh fraksi di DPR RI untuk melangkah ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Persetujuan lintas fraksi tersebut dinilai Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil sebagai bentuk tanggung jawab kolektif guna menuntaskan rancangan regulasi yang telah dinantikan publik selama sekitar 18 tahun.
Sikap resmi partainya ditegaskan Nasir saat menyampaikan pandangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Legislator PKS tersebut memandang tercapainya kesepakatan ini bukan sebatas manuver politik biasa, melainkan kewajiban institusional lembaga legislatif yang harus dikawal hingga resmi diundangkan. Ia berharap kehadiran payung hukum baru ini dapat segera membawa dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” jelas Nasir.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dalam keterangannya, Nasir juga mengapresiasi partisipasi akademisi, kalangan pakar, kelompok mahasiswa, serta masyarakat yang terus memberikan masukan selama proses perancangan. Rasa terima kasih turut dialamatkan kepada pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang aktif mengawal jalannya legislasi.
Nasir menegaskan bahwa jalannya perumusan beleid ini bergulir secara transparan dan melibatkan beragam elemen publik.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Keputusan meloloskan draf tersebut ke tingkat dua diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agenda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua pimpinan dewan lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dalam rapat itu, seluruh fraksi kompak memberikan persetujuan akhir.
“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional