- Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk meminta klarifikasi soal wacana petugas haji nonmuslim
- Wakil Ketua Komisi VIII Syahrul Aidi Maazat menyatakan keberatan jika petugas nonmuslim dikirim langsung ke Arab Saudi, namun tidak menolak keterlibatan mereka untuk pekerjaan teknis-administratif di dalam negeri
- Syahrul menekankan penempatan petugas haji harus mempertimbangkan sensitivitas keagamaan umat Islam, bukan semata-mata semangat toleransi
WartaPurwakarta - Wacana pelibatan petugas haji nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji menarik perhatian Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mendesak pemerintah untuk memperjelas batas dan ruang lingkup rencana tersebut, khususnya menyangkut jenis pekerjaan dan lokasi penugasan yang dimaksud.
Syahrul membedakan dua konteks yang menurutnya tidak bisa diperlakukan sama. Keterlibatan tenaga profesional nonmuslim untuk mendukung layanan di dalam negeri, seperti pengurusan dokumen keimigrasian maupun urusan kesehatan, dianggapnya tidak bermasalah. Namun, rencana pengiriman petugas nonmuslim untuk melayani jemaah secara langsung di Arab Saudi dinilainya memerlukan kajian yang lebih cermat.
"Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu," ujar Syahrul dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji memiliki dimensi keagamaan yang khas dan tidak bisa diabaikan. Kebijakan penempatan petugas, kata dia, seharusnya tidak hanya dilandasi oleh semangat toleransi, melainkan juga harus peka terhadap konteks pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Syahrul menegaskan bahwa sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap tenaga kerja nonmuslim secara keseluruhan. Ia membuka ruang bagi keterlibatan mereka pada pekerjaan yang bersifat teknis dan profesional, selama tidak menyentuh fungsi pendampingan langsung kepada jemaah di Arab Saudi.
"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," tegasnya.
Guna mencegah polemik berkepanjangan akibat perbedaan penafsiran di masyarakat, Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini," tambah Syahrul.
Ia berharap pemerintah mampu memberikan penjelasan yang komprehensif, mencakup kriteria seleksi petugas, jenis pekerjaan yang diemban, serta mekanisme penempatannya, sehingga kualitas layanan haji tetap terjaga dengan tetap menghormati kekhususan ibadah dan kepekaan umat Islam.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional