Poin Penting
  • Kemenag menyiapkan formasi CPNS guru 2027 yang terbuka bagi pelamar umum maupun PPPK berusia maksimal 35 tahun
  • Lebih dari 50.000 guru akan mengikuti program sertifikasi untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan
  • Sebanyak lebih dari 100.000 guru non-ASN mendapat fasilitas BPJS Kesehatan gratis pada 2026

WartaPurwakarta - Sepanjang 2026, Kementerian Agama (Kemenag) menggelontorkan sejumlah program afirmasi bagi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup penguatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan, hingga penyiapan formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru yang akan dibuka pada 2027. Berbagai langkah itu dijadikan kado dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seluruh afirmasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab negara sekaligus bentuk penghargaan terhadap para pendidik. Pemerintah, menurutnya, memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memuliakan guru.

"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin usai acara Senam Sehat bersama Guru pada rangkaian Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Nasaruddin juga mengingatkan bahwa keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa saat ini tidak bisa dilepaskan dari peran para pendidik. Posisi yang diraih oleh dirinya dan seluruh jajaran pemerintah merupakan hasil dari bimbingan guru.

"Tanpa jasa mereka mustahil siapapun dapat meraih posisi seperti sekarang," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Amien Suyitno, memastikan bahwa formasi guru akan tersedia dalam seleksi CPNS 2027. Menurutnya, Kemenag telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan proses tersebut, pemerintah akan menyiapkan formasi CPNS guru binaan Kemenag secara bertahap mulai 2027.

Suyitno menambahkan bahwa formasi ini dapat diikuti oleh pelamar jalur umum maupun guru berstatus PPPK yang memenuhi ketentuan batas usia.

"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terangnya.

Pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan status kepada guru PPPK yang turut serta dalam seleksi CPNS 2027. Apabila dinyatakan belum lolos tes PNS, mereka tetap mempertahankan status PPPK.

"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujarnya.

Di luar aspek kepegawaian, Suyitno memaparkan bahwa afirmasi lain yang digulirkan pada HGN 2026 adalah percepatan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Program ini dibagi dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama yang sudah diumumkan dan akan segera diikuti penambahan gelombang berikutnya.

Perhatian khusus turut diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum menyandang status PNS maupun PPPK. Mereka akan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara cuma-cuma pada 2026. Anggaran untuk program ini telah dialokasikan melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan, termasuk skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru jika terjadi musibah atau risiko tertentu.

"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," bebernya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional