- Wakil Ketua PP KAMMI Herianto menekankan calon Wapres harus punya kapasitas hukum ketatanegaraan dan pengalaman pemerintahan
- Pernyataan ini muncul pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres
- Herianto menyebut rekam jejak sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara atau mantan Menteri Kehakiman dan Mensesneg layak dipertimbangkan
WartaPurwakarta - Proses seleksi calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka seharusnya menitikberatkan pada kualitas kenegarawanan, rekam jejak di pemerintahan, serta penguasaan mendalam terhadap konstitusi dan hukum tata negara. Demikian pandangan yang disampaikan Wakil Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Herianto, sebagaimana dikutip Kamis 19 November 2026.
Herianto menegaskan bahwa figur yang akan berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya mengandalkan modal politik semata. Sosok tersebut dituntut memiliki kematangan intelektual serta kemampuan memberikan masukan strategis dalam menghadapi berbagai persoalan ketatanegaraan.
Latar belakang akademis di ranah hukum tata negara yang diperkuat dengan pengalaman menjabat di berbagai posisi strategis pemerintahan, menurut Herianto, merupakan perpaduan ideal bagi calon pengisi kursi Wapres.
"Indonesia membutuhkan sosok negarawan yang memahami betul perjalanan ketatanegaraan, menguasai persoalan konstitusi, memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, serta mampu memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden. Kita tidak sekadar membutuhkan pendamping politik, tetapi figur yang memiliki kedalaman pemikiran dan kematangan dalam bernegara," ujar Herianto.
Secara lebih spesifik, ia menyebutkan bahwa rekam jejak sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, atau mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara, hingga pengalaman memimpin kementerian koordinator yang membidangi hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, mungkin patut menjadi bahan pertimbangan.
Kombinasi keahlian di bidang akademis, hukum, politik, dan birokrasi tersebut diyakini mampu memperkokoh kepemimpinan nasional sekaligus menjadi penopang strategis bagi presiden.
"Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga konstitusi, memperkuat supremasi hukum, membangun komunikasi antarlembaga negara, dan memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor konstitusional," tegasnya.
Di samping kompetensi hukum dan pemerintahan, Herianto turut menyoroti urgensi pengalaman dalam dinamika politik nasional. Kemampuan tersebut diperlukan guna menjembatani komunikasi antara eksekutif, legislatif, dan beragam elemen masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Oleh karena itu, ia mengimbau agar pembahasan soal pengisian posisi Wapres tidak semata bertumpu pada popularitas atau kalkulasi politik. Integritas, kapasitas, pengalaman, serta kontribusi nyata bagi bangsa harus dijadikan tolok ukur utama.
"Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang semakin matang. Kita berharap Presiden Prabowo didampingi figur negarawan yang memiliki pengalaman panjang, pemahaman konstitusi yang kuat, dan komitmen terhadap masa depan Indonesia," tutup Herianto.
Sumber: RMOL