Poin Penting
  • Transaksi judi online di Jawa Barat mencapai Rp5,97 triliun berdasarkan data PPATK, dengan Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah pemain tertinggi sebanyak 321.589 orang
  • Karyawan swasta mendominasi profil pemain dengan porsi 45,84 persen, sementara pelajar dan mahasiswa menyumbang 6,20 persen
  • Data kuartal I-2025 mencatat deposit pemain berusia 10-16 tahun melampaui Rp2,2 miliar, sedangkan kelompok usia 31-40 tahun menjadi penyumbang deposit terbesar senilai Rp2,5 triliun

WartaPurwakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi perjudian daring di Jawa Barat telah menembus angka Rp5,97 triliun, menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan tingkat paparan judi online tertinggi di Indonesia. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan, melainkan sudah merambah hingga ke pedesaan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja harian, petani, hingga pelajar.

Secara geografis, Kabupaten Bogor menjadi episentrum perjudian daring di Jawa Barat dengan jumlah pemain mencapai 321.589 orang. Di bawahnya, Kabupaten Bandung mencatat 182.450 pemain, diikuti Kabupaten Karawang dengan 176.808 pemain, Kabupaten Sukabumi 171.429 pemain, dan Kabupaten Bekasi sebanyak 168.316 pemain.

Kota Bandung sebagai pusat ekonomi dan teknologi regional turut menyumbang 151.366 pemain. Angka tersebut melampaui Cianjur yang tercatat 140.127 pemain, Kabupaten Garut 133.801 pemain, Kota Bekasi 125.243 pemain, serta Tasikmalaya dengan 101.697 pemain.

Pada tingkat kecamatan, Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi menempati posisi teratas dengan 23.975 pemain, sementara Pancoran Mas mencatat 16.418 pemain. Wilayah-wilayah dengan penetrasi internet tinggi dan kepadatan penduduk besar konsisten muncul sebagai titik paling rawan.

Dari sisi profil pelaku, karyawan swasta mendominasi komposisi pemain dengan porsi 45,84 persen. Pedagang berada di urutan kedua dengan 23,26 persen, disusul pengusaha sebesar 10,43 persen, serta pelajar dan mahasiswa sebanyak 6,20 persen. Kelompok ibu rumah tangga turut tercatat menyumbang 3,98 persen, sedangkan buruh sebesar 1,30 persen.

Data PPATK juga mengungkap keterlibatan unsur aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil tercatat berkontribusi 1,20 persen dari total pemain, adapun anggota TNI dan Polri sebesar 2,16 persen.

Ditinjau dari sisi penghasilan, mayoritas pemain berasal dari kelompok menengah ke bawah dengan rentang pendapatan Rp0 hingga Rp5 juta per bulan, yang proporsinya mencapai 67,56 persen. Sebaliknya, pemain berpenghasilan di atas Rp10 juta hanya mewakili 10,54 persen.

Data kuartal pertama 2025 memperlihatkan bahwa pemain berusia 10 hingga 16 tahun telah menyetorkan dana lebih dari Rp2,2 miliar, sementara kelompok usia 17 hingga 19 tahun mencatatkan deposit senilai Rp47,9 miliar. Deposit tertinggi berasal dari kelompok usia 31 hingga 40 tahun yang totalnya mencapai Rp2,5 triliun.

Tren keterlibatan pemain juga menunjukkan lonjakan signifikan. Pada 2023, dari 3,7 juta pemain tercatat, sebanyak 2,4 juta di antaranya memiliki pinjaman aktif. Angka itu meningkat tajam pada 2024 menjadi 8,8 juta pemain.

Berdasarkan data demografi Juli 2024, pemain berusia di bawah 10 tahun mencapai dua persen atau sekitar 80.000 orang. Kelompok usia 10 sampai 20 tahun menyumbang 11 persen atau sekitar 440.000 orang, usia 21 sampai 30 tahun sebesar 13 persen atau 520.000 orang, usia 30 sampai 50 tahun mendominasi dengan 40 persen atau 1,64 juta orang, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34 persen atau 1,35 juta orang.

Kepala PPATK menegaskan bahwa deretan angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan cerminan nyata dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh maraknya perjudian daring di tengah masyarakat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat