Poin Penting
  • PERADI Subang mengusulkan syarat minimal 25 cabang untuk pengakuan organisasi advokat
  • Komisi Pengawas usulkan PERADI bertugas pemeriksaan awal pelanggaran kode etik
  • Sanksi pemberhentian tetap harus berlaku efektif meski advokat pindah organisasi

WartaPurwakarta - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Kabupaten Subang menyampaikan sejumlah masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat. Gagasan utama yang diajukan menuntut kewajiban kepemilikan sekurang-kurangnya 25 cabang sebagai syarat bagi organisasi advokat meraih pengakuan di ranah hukum nasional.

Ketua DPC PERADI Kabupaten Subang, Endang Supriadi, S.H., M.H., menuturkan bahwa gagasan tersebut bermaksud mendorong terwujudnya organisasi advokat berstructur kelembagaan mapan, kepengurusan aktif, serta jangkauan nyata di pelbagai wilayah. Menurut dia, tolok ukur 25 cabang dapat dijadikan indikator keseriusan dan kesiapan organisasi dalam menjalankan perannya sebagai wadah profesi.

"Kami memandang pembaruan UU Advokat harus memberikan kepastian hukum dalam dua sisi: organisasi profesi harus memiliki struktur dan jangkauan yang nyata, sementara penegakan kode etik harus mempunyai standar dan akibat hukum yang berlaku secara nasional," ujar Endang.

Penjelasan lebih lanjut dari Endang menyebutkan bahwa organisasi advokat yang berharap memperoleh status pengakuan secara nasional wajib memiliki minimal 25 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran perangkat organisasi memadai serta kepengurusan aktif menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Endang meyakini ketentuan tegas tersebut mampu mencegah maraknya organisasi yang hanya berdiri secara formalitas tanpa dilengkapi infrastruktur maupun basis keanggotaan memadai di tingkat daerah.

Di luar soal kelembagaan, DPC PERADI Subang turut menyoroti mekanisme penegakan dan pengawasan kode etik advokat. Endang mengusulkan pembentukan Komisi Pengawas di setiap organisasi advokat yang telah memenuhi persyaratan. Komisi tersebut dialih tugaskan untuk melakukan pemeriksaan awal atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggotanya.

"Pengawasan awal tetap berada pada Komisi Pengawas masing-masing Organisasi Advokat, dan apabila dibentuk Dewan Advokat Nasional, lembaga tersebut menjadi penegak kode etik pada tingkat nasional," katanya.

Tugas pemeriksaan, analisis, hingga penyusunan rekomendasi berdasarkan kode etik serta regulasi perundang-undangan dapat dilaksanakan langsung oleh Komisi Pengawas. Endang menambahkan, keberadaan Dewan Advokat Nasional kelak tidak perlu mengambil alih seluruh fungsi pengawasan harian yang telah berjalan di masing-masing organisasi advokat.

Penanganan perkara etik dipandang lebih tepat bila diawali dari organisasi tempat advokat terdaftar sebagai anggota. Rekomendasi dan hasil pemeriksaan dari Komisi Pengawas selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi Dewan Advokat Nasional untuk melaksanakan persidangan etik atau pemeriksaan lanjutan sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

DPC PERADI Subang juga menyoroti persoalan sanksi pemberhentian tetap bagi advokat yang terbukti melanggar kode etik berat. Endang menilai mekanisme hukum harus menjamin agar sanksi pemberhentian tetap yang berkekuatan final tidak kehilangan efektivitasnya semata-mata karena advokat yang bersangkutan mendaftarkan diri atau berpindah ke organisasi advokat lainnya.

"Khusus sanksi pemberhentian tetap, jangan sampai seorang Advokat dapat menghindari sanksi hanya dengan berpindah organisasi," tegasnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat