Poin Penting
  • DP2KBP3A Subang menghadiri monev KLA bersama Kemen PPPA dan DP2KBP3A Jawa Barat di Bappeda Jabar pada 5-6 November 2026
  • Evaluasi berfokus pada lima klaster hak anak serta penanggulangan kekerasan dan eksploitasi
  • Kegiatan ini ditujukan untuk merumuskan rekomendasi konkret berbasis data terintegrasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor

WartaPurwakarta - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang menghadiri agenda monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Jawa Barat. Forum pemantauan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta DP2KBP3A Provinsi Jawa Barat ini dipusatkan di Kantor Bappeda Jawa Barat pada 5-6 November 2026.

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Subang, Heriyanto, memimpin langsung delegasi timnya dalam forum berkala tersebut. Ia menegaskan bahwa evaluasi terpadu ini memegang peranan krusial guna mengukur efektivitas program, meninjau capaian kerja, sekaligus memetakan berbagai rintangan teknis dalam merealisasikan hak anak di daerah.

Agenda ini dirancang untuk memacu pemerintah daerah dalam memantapkan komitmen operasional kebijakan KLA. Dorongan tersebut menitikberatkan pada kesiapan kelembagaan, perumusan regulasi, eksekusi program lapangan, hingga alokasi anggaran yang memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan hak anak.

Heriyanto menerangkan, proses asesmen KLA bertumpu pada lima klaster utama hak anak. Seluruh ranah itu mencakup hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga beserta pengasuhan alternatif, pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hingga aspek perlindungan khusus.

Fokus pengawasan juga diarahkan pada langkah antisipasi dan penindakan kasus kekerasan pada anak. Ranah perhatian tersebut meliputi perundungan, pelecehan seksual, praktik eksploitasi, perlakuan diskriminatif, tindak pidana perdagangan orang pada anak, serta ragam pelanggaran hak anak lainnya.

Di samping itu, pasokan data serta informasi yang valid dan terpadu dipandang vital sebagai basis perancangan aturan, penyusunan agenda aksi, penetapan anggaran belanja daerah, serta penentuan arah kebijakan. Keluaran dari evaluasi ini diharapkan melahirkan rekomendasi operasional dan langkah tindak lanjut nyata yang terukur bagi pemerintah kabupaten/kota.

Heriyanto menekankan, monitoring dan evaluasi KLA semestinya tidak sebatas menggugurkan kewajiban administratif ataupun pencapaian indikator formal semata. Pertemuan ini diharapkan sanggup mengonsolidasikan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan demi menciptakan ekosistem wilayah yang aman dan bersahabat bagi tumbuh kembang anak, sehingga setiap anak terlindungi dari ancaman diskriminasi maupun kekerasan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat