Poin Penting
  • Pemkab Aceh Barat menggelar studi tiru penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Subang pada Rabu (23/9/2026)
  • Kabupaten Subang mengandalkan integrasi Dashboard ATS sejak 2024 serta kerangka regulasi Perpres Nomor 3 Tahun 2026
  • Penuntasan persoalan ATS dijalankan lewat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pendamping lapangan hingga pengelola PKBM

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendalami strategi mitigasi serta pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menggelar studi tiru dan diskusi kelompok terarah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Subang di Ruang Rapat Bupati Subang 1, Rabu (23/9/2026).

Agenda pembelajaran antarwilayah ini difokuskan pada penyerapan formulasi kebijakan, kerangka regulasi, serta praktik lapangan yang diaplikasikan Subang dalam menuntaskan persoalan anak putus sekolah secara berkesinambungan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang H. Heri Sopandi, melalui Kasi SMP Disdikbud Kabupaten Subang Fera Maulidya, mengutarakan bahwa kedatangan delegasi Aceh Barat menjadi bentuk apresiasi sekaligus penanda bahwa model penanganan ATS di Subang kian diakui sebagai rujukan daerah lain.

Rujukan data dari BBPMP Provinsi Aceh mencatat bahwa Aceh Barat sebetulnya menunjukkan lompatan kemajuan signifikan dalam menangani isu ATS. Oleh sebab itu, lawatan ke Subang ditujukan guna memperkokoh perumusan kebijakan pendidikan di daerah berjuluk Bumi Teuku Umar tersebut.

Kepala Disdikbud Kabupaten Subang Heri Sopandi memimpin langsung jalannya pemaparan materi. Ia menguraikan rancang bangun transformasi pendidikan di wilayahnya yang bertumpu pada tiga fondasi utama.

“Pilar pertama adalah infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Pilar kedua terkait akses layanan pendidikan, khususnya penanganan dan pencegahan ATS. Sedangkan pilar ketiga menyangkut capaian profil lulusan dan peningkatan mutu pembelajaran,” jelasnya.

Aksi penanganan ATS di Kabupaten Subang digencarkan secara masif sejak peluncuran Dashboard ATS pada 2024. Upaya pemerintah daerah tersebut kian memperoleh landasan operasional yang kuat setelah pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Beleid itu memuat tiga pilar inti penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun, yakni pencegahan timbulnya ATS, intervensi penanganan anak yang telanjur putus sekolah, serta penguatan pendidikan pra-sekolah selama satu tahun guna membentuk fondasi belajar dasar anak.

Pada kesempatan yang sama, Disdikbud Kabupaten Subang menggarisbawahi urgensi penerapan skema kemitraan pentahelix. Pola lintas sektoral ini diterapkan agar tanggung jawab penuntasan ATS tidak sekadar dibebankan kepada dinas pendidikan, melainkan dipikul bersama oleh pemangku kepentingan terkait sesuai peran otoritas masing-masing.

Sejumlah praktisi lapangan turut dilibatkan dalam sesi diskusi, mulai dari Camat Ciater, tim pendamping ATS dari unsur tenaga pendidik, anak yang berhasil dikembalikan ke bangku sekolah, perwakilan Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (PPSGRA), penilik, para kepala sekolah, hingga jajaran pengelola PKBM dan lembaga pendidikan kesetaraan.

Para pelaksana teknis tersebut membagikan taktik verifikasi basis data, metode penjangkauan langsung anak yang tidak bersekolah, serta pendampingan intensif agar mereka memperoleh kembali hak belajar melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat