Poin Penting
  • Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat meringkus empat tersangka dari dua perkara pembobolan dan perdagangan data pribadi
  • Komplotan pelaku menyewakan akses mesin pencari data kependudukan hingga BPJS memakai bot Telegram bertarif Rp700 ribu per bulan
  • Penangkapan berlangsung secara bertahap di Banten, Tangerang, Yogyakarta, dan Jakarta

WartaPurwakarta - Aparat Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat menghentikan operasi sindikat jual beli data kependudukan ilegal yang diperdagangkan lewat jaringan media sosial dan aplikasi Telegram. Dari pengusutan dua berkas perkara yang berbeda, sebanyak empat orang telah ditahan oleh pihak berwenang.

Kombes Pol Hendra Rochmawan selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat mengumumkan keberhasilan pengungkapan jejaring ilegal ini dalam temu media di Bandung pada Rabu, 16 September 2026. Penelusuran siber tersebut berawal dari terdeteksinya aktivitas komersialisasi identitas warga sipil yang mencakup Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, hari lahir, tempat tinggal, kontak telepon, hingga arsip catatan sipil lainnya.

Penyelidikan kasus perdana berujung pada penangkapan tiga pemuda, yaitu A.S. (21), A.R. (33), serta B.D.J. (22). Masing-masing tersangka menjalankan fungsi terpisah dalam sindikat ini. A.S. bertindak selaku penyedia jasa penelusuran identitas, A.R. memprogram bot Telegram sebagai alat penarik informasi, sementara B.D.J. berperan menyuplai kunci antarmuka pemrograman aplikasi (API Key) guna menembus pangkalan data.

Infrastruktur digital yang mereka susup mencakup berbagai arsip vital publik, mulai dari administrasi kependudukan, kepemilikan kendaraan bermotor, BPJS, hingga data institusi pendidikan. Operasi penangkapan dimulai saat polisi menyergap A.S. di kawasan Banten pada 10 Agustus 2026. Penyidik lantas menciduk A.R. di Kota Tangerang pada 19 Agustus, disusul penahanan B.D.J. di Yogyakarta pada 10 September 2026.

Bisnis haram kelompok pertama tersebut beroperasi bukan sekadar dengan menjual berkas lepasan, melainkan menyewakan akses mesin pencari identitas otomatis. Pelaku mempromosikan penelusuran data itu melalui Instagram dengan memamerkan sampel informasi milik korban. Melalui integrasi bot Telegram dan peladen privat virtual, pencarian informasi dapat berjalan secara instan. Layanan pencarian data tanpa izin ini dipatok seharga Rp700 ribu per akun untuk masa pakai satu bulan.

Sementara itu, perkara kedua menjerat pemuda asal Jakarta berinisial A.H. (22). Keberadaan akun milik A.H. terendus oleh patroli siber kepolisian pada 26 Agustus 2026 saat ia menawarkan akses basis data lewat kanal Telegram miliknya yang dinamai LeakOsint BOT. Melalui sistem tersebut, tersangka menyebarkan data warga yang memuat NIK, nama lengkap, tanggal lahir, domisili, beserta nomor telepon.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat