Poin Penting
  • PPDI Kabupaten Karawang meminta kejelasan status kepegawaian dan penerbitan NIPD dimasukkan ke Raperda Desa
  • Rapat Dengar Pendapat bersama Pansus DPRD turut melibatkan Forum BPD dan BUMDesa
  • PPDI mengajukan enam usulan strategis termasuk hak tunjangan, jaminan hari tua, hingga restrukturisasi perangkat desa

WartaPurwakarta - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang memperjuangkan kejelasan kedudukan hukum bagi aparatur desa di wilayahnya. Aspirasi tersebut dikemukakan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Desa di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (24/9).

Organisasi para abdi desa itu menekankan agar rancangan regulasi daerah yang tengah dirumuskan legislatif tidak semata-mata terpaku pada tata kelola administratif pemerintahan desa semata. Lebih dari itu, payung hukum baru tersebut diharapkan sanggup menjamin kepastian status, tingkat kesejahteraan, jaminan perlindungan, hingga jaminan masa depan bagi aparatur serta kepala desa. Pembahasan regulasi ini juga menghadirkan perwakilan dari Forum BPD serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Ketidakjelasan posisi kepegawaian menjadi sorotan paling krusial yang diangkat PPDI. Guna menjawab masalah tersebut, pembentukan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) disodorkan agar dimasukkan ke dalam perda pengganti. Legalitas NIPD dinilai krusial dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memacu kinerja profesional perangkat desa sewaktu melayani warga. Tak hanya itu, PPDI mendorong masuknya klausul jaminan hari tua serta pensiun agar pengabdian aparatur desa terlindungi hingga purnatugas.

Ketua PPDI Kabupaten Karawang H. Ramli Gozali, SE. mengapresiasi langkah Pansus Raperda DPRD yang membuka ruang partisipasi bagi organisasinya dalam perumusan materi aturan.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pansus Raperda tentang Desa DPRD Kabupaten Karawang karena telah melibatkan PPDI Kabupaten Karawang dalam pembahasan ini. PPDI berharap Raperda tentang Desa nantinya tidak hanya menjadi instrumen regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan yang layak terhadap perangkat desa,” katanya, Rabu malam (23/9).

Terdapat rangkaian poin konkret yang diserahkan PPDI kepada Pansus DPRD sebagai materi masukan. Pertama, pemastian legalitas kepegawaian lewat penerbitan NIPD beserta tata cara persetujuan bupati menyangkut pengangkatan maupun pemberhentian kepala desa.

Kedua, PPDI menuntut realisasi tunjangan bagi kepala desa, sekretaris desa, hingga perangkat desa merujuk Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang menjadi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa, ditambah hak penyesuaian penghasilan bertahap sesuai regulasi.

Ketiga, penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) lewat pemenuhan porsi tiga kepala urusan (kaur) serta tiga kepala seksi (kasi) pada desa berkategori Desa Mandiri. Poin keempat menuntut pengaktifan kembali program Jaminan Hari Tua (JHT). Kelima, PPDI meminta klausul batasan usia kepala dusun diselaraskan dengan kearifan adat, hak asal-usul, dan tatanan sosial setempat. Terakhir, Pansus diminta menetapkan patokan batas kuota lingkungan RT serta RW di setiap rukun kedusunan.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama