- Daddy Rohanady mendukung pengembangan PPN Kejawanan sebagai penggerak ekonomi Cirebon
- Proyek IFP dan IFM Phase-I ditujukan untuk memperkuat perikanan dan pemasaran hasil laut
- Kapasitas pelayanan pelabuhan diproyeksikan naik dari 241 menjadi 500 kapal
WartaPurwakarta - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyatakan dukungan terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Menurut dia, pelabuhan tersebut dapat menjadi jalur baru bagi perdagangan serta distribusi hasil bumi dari daerah-daerah di sekitarnya.
Daddy saat dikonfirmasi di Cirebon, Sabtu, mengatakan keberadaan pelabuhan yang berkembang berpotensi memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dampak itu, kata dia, dapat muncul apabila peningkatan aktivitas pelabuhan diikuti kelancaran perdagangan dan distribusi komoditas daerah.
Ia menilai PPN Kejawanan memiliki posisi penting bagi Cirebon, khususnya dalam penguatan sektor perikanan. Namun, pengembangan kawasan tersebut perlu disertai infrastruktur yang memadai dan kerja sama seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha.
“Dengan begitu, saya tentu akan sangat berharap kalau selama ini Cirebon cukup tertinggal dari segi laju pertumbuhan ekonomi,” kata Daddy.
Daddy juga menyebut pertumbuhan aktivitas pelabuhan berpeluang memberi dampak ekonomi terhadap daerah lain di Jawa Barat. Kendati demikian, manfaat tersebut tetap dipengaruhi kesiapan daerah serta kejelasan pembagian tugas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pihak-pihak terkait.
“Kalau Cirebon berfungsi seperti pelabuhan ekspor, otomatis Cirebon, Provinsi Jawa Barat juga dapat,” ujarnya.
Pengembangan PPN Kejawanan dilakukan melalui proyek Integrated Fishing Ports (IFP) and International Fish Markets (IFM) Project Phase-I. Program tersebut diarahkan untuk menunjang kegiatan perikanan dan memperkuat pemasaran hasil laut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi menata akses menuju PPN Kejawanan. Penataan itu meliputi pembangunan infrastruktur tambahan yang menghubungkan gerbang tol dengan kawasan pelabuhan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain perbaikan jalan dan trotoar, penanganan ruas jalan nasional menuju pelabuhan akan dibahas bersama pemerintah pusat. Dedi mengatakan penataan trotoar dari gerbang tol sampai ke pelabuhan termasuk dalam rencana pembangunan infrastruktur Pemprov Jabar pada 2027, bersama pembenahan penerangan dan kebersihan kawasan.
Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan proyek pengembangan tersebut diproyeksikan meningkatkan kapasitas pelayanan PPN Kejawanan dari 241 unit kapal pada 2024 menjadi 500 unit kapal setelah selesai. Produktivitas pelabuhan juga diperkirakan meningkat dari 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat