- Ribuan PPPK Paruh Waktu Karawang memperjuangkan perubahan status menjadi penuh waktu pada 2027
- AMP meminta pengangkatan dilakukan tanpa tes ulang bagi pemilik NIP
- Aspirasi akan disampaikan kepada Pemkab Karawang dan DPRD Kabupaten Karawang
WartaPurwakarta - Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Karawang menyatukan langkah untuk mendorong perubahan status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Perjuangan itu mengemuka dalam konsolidasi akbar sekaligus pelantikan pengurus Aliansi Merah Putih (AMP) Kabupaten Karawang di Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Jumat (18/9).
Peserta konsolidasi berasal dari beragam bidang, antara lain guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, tenaga teknis, serta pegawai yang bekerja di dinas dan kecamatan.
Ketua Umum AMP Fadlun Abdullah menyampaikan, organisasi tersebut dibentuk untuk menyatukan tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai latar pekerjaan. Menurut dia, wadah bersama diperlukan agar perjuangan mengenai hak dan kepastian status kepegawaian dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah agar kawan-kawan P3K Paruh Waktu memiliki wadah yang menyatukan semua profesi, baik guru, tenaga kesehatan, teknis, maupun lainnya, untuk bersama-sama kita perhatikan dan kita perjuangkan nasibnya,”katanya, Jumat (18/9).
Melalui forum tersebut, AMP meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Organisasi itu juga menolak adanya ujian atau tes ulang bagi pegawai yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).
Fadlun menilai kepemilikan NIP telah menjadi dasar kepegawaian bagi PPPK Paruh Waktu. Karena itu, ia berharap proses pengangkatan ke status penuh waktu tidak disertai persyaratan tes tambahan.
“Kami mengutamakan cara yang baik dan dialog. Tapi kami tetap meminta P3K paruh waktu bisa langsung menjadi penuh waktu tanpa tes, karena teman-teman sudah punya NIP,” katanya.
Ketua AMP Kabupaten Karawang yang baru dilantik, Casmita Widodo, mengatakan organisasi tersebut akan lebih dulu mengirimkan aspirasi secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Karawang.
Surat itu akan ditujukan kepada Bupati Karawang, Sekretaris Daerah, serta pimpinan DPRD Kabupaten Karawang. AMP meminta pemerintah daerah turut memperjuangkan kebijakan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu kepada pemerintah pusat.
“Kami dari berbagai bidang pekerjaan di dinas sampai kecamatan memiliki nasib yang sama. Kehadiran AMP di sini untuk mendorong agar aturan dari pusat bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain menuntut perubahan status, AMP Karawang meminta adanya peluang bagi PPPK penuh waktu untuk diangkat menjadi PNS. Organisasi tersebut juga mendorong kejelasan jenjang karier bagi pegawai lintas profesi dan meminta pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran kepada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Susunan pengurus AMP Karawang menempatkan Casmita Widodo sebagai ketua, didampingi Wildan Amrullah sebagai wakil ketua. Abay Mega Nugraha menjabat sekretaris, Choirul Anwar sebagai bendahara, Jihan Gagas Pratama di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMP, serta Sayen sebagai pembina.
AMP menyatakan penyampaian aspirasi akan ditempuh melalui audiensi dan dialog dengan para pemangku kebijakan. Salah satu agenda yang disiapkan ialah mengusulkan Bupati Karawang sebagai pembina kehormatan AMP di daerah.
Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan status PPPK Paruh Waktu melalui jalur dialog hingga kebijakan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 memperoleh kejelasan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama