Poin Penting
  • Kuasa hukum mengurus administrasi pembebasan Dhany Eka Rahadian ke PN Tipikor Bandung pada Selasa (10/11/2026)
  • PN Majalengka mengabulkan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka Dhany tidak sah
  • Kejaksaan menyebut kewenangan penahanan telah beralih ke majelis hakim Tipikor Bandung

WartaPurwakarta - Tim penasihat hukum Dhany Eka Rahadian, eks Bendahara KONI Kabupaten Majalengka, mendatangi PN Tipikor Bandung pada Selasa (10/11/2026) guna mengurus kelengkapan administrasi pembebasan kliennya. Langkah itu ditempuh setelah PN Majalengka mengabulkan permohonan praperadilan Dhany. Lewat putusan tersebut, penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI dinyatakan tidak sah.

Kuasa hukum Dhany, Rubby Extrada Yudha, bersama Dicky, menyatakan pengurusan berkas ke PN Tipikor Bandung diperlukan karena perkara pokok dugaan korupsi itu telah terdaftar. Dengan begitu, kewenangan penahanan kini berada pada majelis hakim Tipikor.

Rubby menuturkan, usai pembacaan putusan praperadilan, pihak kejaksaan tidak dapat langsung melepaskan Dhany dari tahanan. Alasannya, kewenangan penahanan telah beralih ke majelis hakim Tipikor Bandung. “Setelah putusan praperadilan, menurut jaksa tidak dapat mengeluarkan Dhany dari tahanan karena penahanan sudah menjadi kewenangan majelis hakim Tipikor,” ujar Rubby.

Sumber: TINTAHIJAU.com - Jawa Barat