- Pemprov Jabar merancang penggabungan tujuh OPD dan mendirikan satu perangkat daerah baru pengelola aset serta BUMD
- Penataan struktur birokrasi juga mencakup peninjauan ulang terhadap sembilan biro di bawah Setda Jawa Barat
- Sekda Herman Suryatman menyatakan restrukturisasi organisasi mengacu pada efisiensi kerja demi mempercepat capaian visi Jawa Barat Istimewa
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan agenda restrukturisasi kelembagaan melalui langkah penataan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan efisiensi ini diarahkan guna mendongkrak performa aparatur dalam memuluskan target visi pembangunan Jawa Barat Istimewa.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan bahwa penyesuaian postur birokrasi tersebut bertumpu pada beban kerja riil dan asas efisiensi. Berdasarkan rancangan awal, sebanyak tujuh instansi perangkat daerah bakal dilebur, sementara satu perangkat daerah anyar yang berfokus menangani aset serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dibentuk.
"Yang penting tepat ukuran. Proyeksi kemarin ada tujuh OPD yang akan terintegrasikan, tetapi ada satu OPD baru terkait dengan Aset dan BUMD. Ini kami siapkan untuk menjadi mitra sejajar dalam mengoptimalkan pengelolaan aset daerah," kata Herman, Selasa (22/9/2026).
Penataan kelembagaan ini tidak sekadar menyasar dinas maupun badan teknis. Pemprov Jawa Barat turut meninjau ulang keberadaan sembilan biro di Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat. Evaluasi dan perampingan tersebut ditujukan agar ritme kerja koordinasi di tingkat kesekretariatan dapat berjalan lebih tangkas serta responsif.
"Ada penajaman juga di Setda. Sembilan biro yang ada kemungkinan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pokoknya bagaimana organisasi efektif dan efisien untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa," ujarnya.
Herman menegaskan, reformasi tata laksana, postur organisasi, dan manajemen sumber daya manusia ditempatkan sebagai sarana penunjang pembangunan daerah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Barat diminta keluar dari jeratan prosedur administratif yang berbelit dan berfokus pada hasil kerja nyata bagi masyarakat luas, selaras dengan mandat Gubernur Jawa Barat untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan cepat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kelembagaan, tata laksana, dan SDM itu semua adalah alat. Bagaimana caranya agar Jawa Barat Istimewa terwujud lebih cepat dan lebih baik. Kami melakukan transformasi untuk perbaikan proses ini, ujungnya tetap untuk efektivitas pembangunan," tuturnya.
Sumber: Harapan Rakyat