Poin Penting
  • Pagu DBHCHT Karawang 2026 sekitar Rp 160 miliar dengan porsi Satpol PP sekitar 10 persen
  • Kegiatan yang bisa dibiayai hanya razia rokok ilegal dan sosialisasi dengan realisasi tahun sebelumnya Rp 500-600 juta dari sekitar 30 kegiatan
  • Sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialihkan ke sektor kesehatan sesuai mekanisme berlaku

WartaPurwakarta - Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang pada 2026 dipastikan tidak dapat diserap. Sempitnya cakupan program yang memenuhi syarat pembiayaan, pergeseran nomenklatur kode rekening, serta aturan pusat yang semakin ketat menjadi faktor utama penyebabnya.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Karawang, Willy, yang didampingi Fahrul dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD), mengungkapkan bahwa total pagu DBHCHT Karawang tahun ini berkisar Rp 160 miliar. Dari jumlah itu, Satpol PP lazimnya memperoleh bagian sekitar 10 persen. Meski demikian, pemanfaatan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas karena wajib mengacu pada ketentuan serta program yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Kita enggak bisa gerak sendiri tanpa Bea Cukai. Bea Cukai juga ada di perangkat daerah, kantornya membawahi tiga kabupaten. Kegiatan juga harus dibagi, jadi enggak bisa full," ujarnya pada Senin (16/11).

Willy menjelaskan bahwa lingkup kegiatan Satpol PP yang memenuhi kriteria pendanaan DBHCHT sangat terbatas. Aktivitas yang dapat dilakukan hanya mencakup operasi penegakan hukum berupa penertiban rokok ilegal serta sosialisasi kepada warga, mulai dari level kecamatan hingga desa.

"Jadi kegiatan yang bisa diambil dan ter-handle oleh kemampuan kita, hanya razia rokok ilegal dan sosialisasi," tegasnya.

Selain hambatan regulasi, kapasitas pelaksanaan di lapangan turut menjadi kendala. Keterbatasan jumlah personel ditambah padatnya agenda rutin membuat Satpol PP tidak bisa memaksakan penyerapan anggaran dalam jumlah besar. Pada tahun sebelumnya, instansi tersebut hanya menjalankan sekitar 30 kali kegiatan razia dan sosialisasi dengan realisasi belanja berkisar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta.

"Kalau kita ngambil semua, kita bingung kegiatan banyak banget. Sedangkan kegiatan kita juga yang biasa banyak," ungkapnya.

Willy menambahkan, porsi DBHCHT yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Satpol PP masih dapat dialihkan ke sektor lain sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya bidang kesehatan yang juga termasuk penerima dana cukai tembakau. Ia memberi ilustrasi, apabila suatu daerah mendapat alokasi Rp 100 miliar dan jatah Satpol PP mencapai 10 persen atau Rp 10 miliar, namun kebutuhan riil hanya Rp 1 miliar, maka selisihnya bisa dipindahkan untuk menopang program kesehatan.

"Misalkan Karawang Rp 100 miliar, Pol PP harusnya 10 persen, berarti Rp 10 miliar. Kita misalkan dipakai cuma Rp 1 miliar, sisanya dialihkan untuk kesehatan, bisa," tutupnya.

Sumber: Radar Karawang - Karawang