- RDTR harus berlandaskan data riil
- Fokus FGD dan konsultasi publik di Laska Subang 5 Oktober 2026
- Sekda hargai dukungan ATR/BPN dalam penyusunan RDTR WP Subang dan WP Kalijati 2026
WartaPurwakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Rona Mairansyah, AP., M.Si., menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus disusun dengan mengacu pada data aktual dan dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Focus Group Discussion (FGD) pertama tentang Penyusunan Materi Teknis (MATEK) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (RANPERKADA), sekaligus Konsultasi Publik (KP) pertama terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kabupaten Subang untuk Wilayah Perencanaan (WP) Subang dan WP Kalijati tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Laska Subang pada Senin, 5 Oktober 2026, dengan partisipasi daring perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Rona yang akrab dipanggil Kang Rona menekankan pentingnya kualitas penyusunan RDTR untuk mendukung arah pembangunan daerah. Ia menambahkan, “Saya harapkan benar-benar menjadi buku panduan serta menjadi acuan. Jangan sampai data yang diminta hanya sekadar menyelesaikan kewajiban, tapi memberikan sebuah data yang riil.” Menurutnya, perencanaan tata ruang yang terstruktur diperlukan supaya pemanfaatan wilayah selaras dengan potensi dan karakteristik setempat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaksanaan proyek serta penanaman modal.
Kang Rona juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, atas bantuan dan fasilitasi dalam proses penyusunan RDTR untuk kedua wilayah perencanaan tersebut. Ia mencatat bahwa Kabupaten Subang terus berkembang dengan beragam potensi, mulai dari sektor pertanian, industri, perdagangan, hingga pariwisata, serta perkembangan Pelabuhan Patimban beserta infrastruktur penunjangnya yang menjadi faktor penting dalam penetapan ruang.
Selain menyoroti aspek ekonomi, Rona mengingatkan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Ia mengajak semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan konstruktif, menyampaikan informasi akurat, dan mengikuti setiap tahap penyusunan secara serius.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Sekda, RDTR harus berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat memberikan arahan pembangunan, kepastian penggunaan ruang, perlindungan lingkungan, serta manfaat konkret bagi masyarakat Subang. Melalui penyusunan RDTR WP Subang dan WP Kalijati tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Subang berharap dokumen yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan saat ini sekaligus mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat