Poin Penting
  • Forum Satu Data Subang menyepakati revisi Perbup Nomor 320 Tahun 2022
  • Penyesuaian aturan merespons Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2026 terkait data geospasial
  • Restrukturisasi mencakup pembagian peran Pembina, Walidata, dan Produsen Data

WartaPurwakarta - Regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Subang segera disesuaikan guna mematangkan tata kelola data pembangunan daerah. Kesepakatan untuk merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Subang Nomor 320 Tahun 2022 tersebut diambil dalam pertemuan Forum Satu Data Kabupaten Subang pada Kamis (17/9/2026).

Pembaruan payung hukum daerah ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Dukungan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Daerah. Integrasi antara data statistik dan informasi spasial dipandang mendesak agar sistem perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras dengan mandat pemerintah pusat.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Subang itu melibatkan unsur lintas sektor, meliputi Bapperida, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang. Selain unsur daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat turut dihadirkan sebagai narasumber utama untuk memaparkan arahan kebijakan Satu Data dan integrasi peta.

Fokus pembahasan forum diarahkan pada penelaahan pasal-pasal dalam regulasi lama yang perlu diubah. Penyesuaian mencakup pembaruan struktur kelembagaan, pembagian peran kerja antara Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data, serta penyusunan peta jalan kerja untuk Tim Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Subang.

Sekretaris Bapperida Kabupaten Subang, Saanah Yulia, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa integrasi data memegang peranan krusial dalam menopang pembangunan yang terukur. “Melalui perumusan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang konkret ini, Pemerintah Kabupaten Subang optimistis dapat menyajikan basis data pembangunan yang valid, akuntabel, dan spasial,” ujarnya.

Menurut Saanah, sistem data yang terpadu dan berbasis spasial akan memperkokoh akurasi rancangan program pemerintah. “Hal ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran bagi masyarakat Subang,” pungkasnya.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat