Poin Penting
  • Realisasi PAD Subang menembus Rp810,07 miliar atau 77,64 persen dari target Rp1,045 triliun
  • Sektor pajak daerah menjadi penopang utama dengan raihan 92,20 persen senilai Rp519,689 miliar
  • Pemkab Subang fokus menggarap empat instrumen pendapatan guna memperkuat kapasitas fiskal tanpa membebani warga

WartaPurwakarta - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang sukses membukukan angka Rp810,07 miliar. Jumlah setoran kas daerah tersebut setara dengan 77,64 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,045 triliun.

Pencapaian ini meneruskan tren kenaikan dari periode tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, perolehan PAD Subang terkumpul sebesar Rp632 miliar pada 2023, melonjak ke angka Rp718 miliar pada 2024, lalu mencapai Rp839 miliar pada 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang, Dadang Darmawan, mengungkapkan bahwa performa penerimaan ini sebagian besar didorong oleh pos pajak daerah yang sudah menembus lebih dari 90 persen.

"Berdasarkan data, realisasi pajak daerah mencapai 92,20 persen atau sekitar Rp519,689 miliar. Sementara itu, retribusi daerah terealisasi 79,05 persen atau Rp193,987 miliar," terangnya kepada Pasundan Ekspres pada Kamis (19/11/2026).

Pada pos lainnya, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah terhimpun 68,67 persen atau senilai Rp16,608 miliar. Adapun pos lain-lain PAD yang sah baru mencatatkan persentase 37,98 persen dengan nilai sekitar Rp79,789 miliar.

Menyikapi capaian tersebut, Dadang memaparkan bahwa Bapenda terus menjalankan serangkaian formula untuk menggenjot perolehan kas daerah melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Upaya yang kami lakukan adalah mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menggali seluruh sumber pendapatan baru, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Termasuk memaksimalkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah," jelasnya.

Dadang menambahkan, upaya mendongkrak pundi-pundi pendapatan daerah dijalankan lewat uji kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif piutang pajak, hingga menggelar operasi gabungan demi menumbuhkan kedisiplinan para pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan itu disokong dengan pemberian stimulus fiskal, pemutihan sanksi denda, serta penguatan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

"Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan dari seluruh sektor sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara optimal," ungkap Dadang.

Bapenda kini terus berkejaran dengan waktu untuk mengamankan sisa target yang belum terealisasi sebelum pergantian tahun anggaran.

"Dengan realisasi yang telah mencapai Rp810,07 miliar atau 77,64 persen, Bapenda terus mendorong percepatan penerimaan agar target PAD dapat tercapai secara maksimal hingga penutupan tahun anggaran," tegasnya.

Terkait kebijakan pendapatan daerah secara makro, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi sebelumnya sempat menggarisbawahi empat instrumen utama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Prioritas tersebut mencakup pemaksimalan pemungutan pajak via Bapenda, perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi aset lahan milik pemerintah, serta revitalisasi kawasan Pujasera.

Reynaldy menekankan pentingnya terobosan menjaring potensi pendapatan dari sektor usaha dan pemanfaatan aset milik pemda agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat secara mandiri tanpa menambah beban masyarakat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat