- MUI menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghormati keputusan ulama dan menyerahkan persoalan hukum ke pihak berwenang
- Farhan menyebut aturan pelarangan terkait zat terlarang mengacu pada UU Nomor 35 dan menjadi kewenangan pemerintah pusat
WartaPurwakarta - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan rasa hormatnya terhadap ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, pandangan maupun fatwa yang dilahirkan oleh para pemuka agama senantiasa berlandaskan pijakan keilmuan yang kuat.
Mengenai kelanjutan yuridis dari terbitnya panduan keagamaan tersebut, Farhan memilih untuk melimpahkannya kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pernyataan itu ia sampaikan seusai mengikuti apel peringatan Hari Pahlawan ke-81 di Plaza Balai Kota, Selasa (10/11/2026).
"Mengenai dampak hukumnya, tentu saya serahkan kepada yang berwajib," jelas Farhan.
Farhan tidak memungkiri adanya fakta lapangan yang memperlihatkan keberadaan cairan vape yang telah disusupi zat amfetamin cair. Meski demikian, ia menilai temuan insidental tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa seluruh produk rokok elektrik mengandung narkotika.
Farhan mengakui potensi vape beralih fungsi menjadi sarana penyebaran obat-obatan terlarang. Namun perihal opsi pemblokiran total, ia menegaskan ranah regulasi tersebut bersandar pada payung hukum nasional yang menjadi domain pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Namun untuk kemudian harus dilarang 100% itu sangat tergantung kepada niat kita dalam menggunakannya. Regulasinya ada tentang pelarangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 ada di kewenangannya pemerintah pusat," tutupnya.
Sumber: Pojok Satu