Poin Penting
  • Pemprov Jabar akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga pelosok desa
  • Camat, kades, hingga lurah digerakkan untuk mengidentifikasi faktor pemicu anak putus sekolah
  • Jalur nonformal seperti PKBM disiapkan sebagai solusi belajar yang fleksibel bagi keluarga terdampak

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas pembentukan tim khusus di tingkat desa dan kelurahan guna melacak keberadaan anak usia sekolah yang kehilangan hak belajar. Keterlibatan camat, kepala desa, sampai lurah dinilai mutlak demi menuntaskan persoalan anak tidak sekolah di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa penanganan isu ini tidak semestinya dibebankan secara sepihak kepada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Kolaborasi berjenjang mulai dari ranah provinsi hingga aparatur pemerintahan desa dipandang perlu guna mengungkap akar masalah sekaligus mengupayakan anak kembali memperoleh pengajaran.

"Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa," kata Herman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/10/2026).

Herman memandang penelusuran terhadap anak yang putus sekolah harus berakar pada pemahaman mendalam seputar situasi riil keluarga, bukan langsung menuding ketiadaan kemauan belajar. Berbagai kendala seperti keterbatasan ekonomi, kewajiban menyokong mata pencaharian orang tua, serta kondisi disabilitas kerap menjadi batu sandungan utama.

"Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam," ujarnya.

Skema pembelajaran yang lebih lentur dinilai Herman dapat menjadi jalan keluar efektif untuk menjawab kendala tersebut. Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dapat dimanfaatkan dengan jadwal yang disesuaikan di luar jam kerja atau pada akhir pekan.

"Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia," katanya.

Guna memastikan langkah tersebut berjalan konkret, jajaran kepala dinas pendidikan di kabupaten dan kota diminta tidak sebatas mengandalkan rekapitulasi data administratif. Pihak dinas diinstruksikan menyambangi langsung warga ke lapangan, sembari disiapkan mekanisme eskalasi penanganan ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat maupun Sekda apabila aparatur di daerah menemui kebuntuan penyelesaian.

Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat