- Sebanyak 49 desa di Karawang tercatat telah memenuhi parameter teknis Desa Digital sesuai Permenkominfo
- Biaya pengalihan ke domain resmi .desa.id tergolong terjangkau yakni sekitar Rp50 ribu per tahun
- Digitalisasi desa diarahkan untuk mempermudah layanan kependudukan lewat aplikasi Sorabi dan promosi potensi wilayah
WartaPurwakarta - Penerapan program Desa Digital di Kabupaten Karawang mencatat baru 49 desa yang berhasil menuntaskan kriteria teknis sesuai aturan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015, kendati upaya percepatan terus digencarkan dinas terkait.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Ius Ruswanti mengungkapkan, seluruh desa di wilayahnya pada dasarnya telah memiliki laman web tersendiri. Kendati demikian, sebagian besar alamat situs tersebut masih belum beralih ke domain resmi pemerintah.
“Bukan berarti yang lain tidak punya website. Semua sudah punya, tetapi domainnya belum sesuai dengan Permenkominfo, yakni menggunakan domain resmi .desa.id,” katanya, Senin (9/11).
Kepemilikan domain .desa.id diposisikan sebagai salah satu tolok ukur teknis perwujudan Desa Digital. Transformasi digital ini juga menuntut kesiapan sarana jaringan internet, promosi potensi wilayah, serta pembenahan sistem birokrasi pelayanan publik.
Terkait tata kelola administrasi, aparatur desa diarahkan untuk beralih dari pola manual menuju sistem daring. Penggunaan aplikasi Sorabi (Sistem Online Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kini memfasilitasi pihak desa dalam memproses dokumen kependudukan secara mandiri, seperti penerbitan akta kelahiran maupun akta kematian.
Selain fungsi urusan surat-menyurat, portal resmi desa dirancang untuk memasarkan komoditas unggulan setempat serta mempromosikan destinasi wisata lokal. Akselerasi tersebut membutuhkan pemerataan infrastruktur internet agar wilayah yang mengalami kendala sinyal tidak tertinggal.
Ius membeberkan bahwa peralihan menuju domain .desa.id tidak menguras anggaran kas desa, lantaran tarif pemeliharaannya hanya berkisar Rp50 ribu setiap tahun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Adapun persyaratan administrasi yang harus disiapkan meliputi surat permohonan website desa, surat permohonan domain, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan website yang ditandatangani kepala desa di atas materai, serta surat kuasa pengelola domain,” terangnya.
DPMD Karawang menargetkan pemenuhan indikator digitalisasi dan kepemilikan domain resmi tersebut terus bertambah, sehingga pemanfaatan situs internet mampu menyokong transparansi informasi, kebangkitan ekonomi warga, serta efisiensi pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama