Poin Penting
  • 92 pranata komputer disiapkan untuk Pilkades Digital 2026
  • Distribusi perangkat mulai 26 Oktober 2026
  • Koordinasi dengan PLN, TNI, Polri untuk mengantisipasi gangguan teknis

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyiapkan 92 tenaga komputer khusus guna mengatasi potensi masalah teknis pada Pilkades Digital Serentak 2026 yang akan dilaksanakan di 92 desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menyampaikan pada Minggu bahwa puluhan aparatur sipil negara akan berperan sebagai pendamping dalam proses pemungutan suara.

“Kita menurunkan seluruh SKPD untuk menjadi pendamping yang memastikan dan membantu para camat serta kepala desa untuk kesuksesan pelaksanaannya termasuk 92 pranata komputer,” ujarnya. Tuti menambahkan bahwa persiapan meliputi pelatihan, penyediaan peralatan, serta penetapan prosedur operasional standar.

Setiap kecamatan telah melakukan sosialisasi dan simulasi untuk mengidentifikasi hambatan sebelum hari pemungutan suara. “Dengan banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran yang diungkapkan, ini menjadi hal yang sangat baik. Semua itu akan menjadi bahan bagi panitia kecamatan, desa, maupun kabupaten untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi,” katanya.

Pilkades Digital harus memenuhi beberapa prasyarat, antara lain kepastian hukum, validasi daftar pemilih tetap, kerahasiaan pilihan, keamanan sistem, serta kesiapan petugas dan perangkat. Pemerintah Kabupaten juga berkoordinasi dengan PT PLN untuk menjamin pasokan listrik yang stabil serta memastikan daya baterai perangkat mencukupi selama proses pemungutan.

Skenario penanganan darurat dan pemulihan sistem telah disusun dengan melibatkan pihak terkait, termasuk TNI dan Polri. Hasil simulasi menunjukkan penggunaan sistem digital dapat mempercepat proses penghitungan suara karena hasil dapat diakses secara real‑time.

Distribusi perangkat pemilihan dijadwalkan mulai Senin, 26 Oktober 2026, dan akan dilanjutkan ke lokasi pemungutan suara sesuai tahapan persiapan. Tuti menegaskan bahwa Pilkades Digital merupakan bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan desa yang tetap harus menjamin legalitas, keamanan, transparansi, dan perlindungan hak pilih masyarakat.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat