- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan mengumpulkan data kerusakan jalan akibat tambang
- Hanya 11 lokasi tambang berizin tersisa pada Juni 2026, turun dari lebih 30
- Gubernur Dedi Mulyadi tekankan pajak tambang harus kembali ke desa penambang untuk pembangunan
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedang merancang kajian menyeluruh mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap kondisi jalan dan infrastruktur di sejumlah wilayah. Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyampaikan pada Senin di Bandung bahwa penilaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa usaha tambang tetap memberikan nilai ekonomi tanpa menimbulkan beban tambahan bagi warga melalui kerusakan jaringan jalan.
"kami akan melakukan mitigasi dan mengumpulkan data secara detail. Pada prinsipnya, tidak boleh lagi ada aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan jalan maupun infrastruktur di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan," ujar Fajar dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambangan Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung.
Fajar menyoroti adanya kesenjangan antara kontribusi finansial tambang—khususnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)—dengan kerusakan yang dialami masyarakat. "PAD terkait MBLB atau minerba itu sangatlah kecil. Sementara masyarakat tidak mendapatkan hak atau akses jalan yang bagus. Justru jalan yang digunakan aktivitas pertambangan mengalami kerusakan," katanya.
Data yang dirilis Pemkab Sumedang pada Juni 2026 menunjukkan bahwa jumlah tambang yang masih beroperasi dan memiliki izin berkurang menjadi 11 lokasi, dibandingkan lebih dari 30 lokasi sebelumnya setelah beberapa tambang ditutup atau izin operasinya berakhir.
Menurut Fajar, wewenang penerbitan izin pertambangan, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tahap produksi, berada di tangan pemerintah provinsi. Kabupaten berperan mengawasi pelaksanaan di lapangan serta menyampaikan temuan dan rekomendasi berdasarkan kondisi setempat.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penataan sektor tambang tidak bertujuan menghentikan seluruh aktivitas, melainkan menjamin manfaatnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan penduduk sekitar. "Jangan sampai masyarakat di desa tempat tambang hanya menjadi objek penderita. Harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan lingkungan yang tetap terjaga," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dedi menambahkan keinginan agar pendapatan pajak pertambangan didistribusikan kembali ke wilayah penambang melalui proyek infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, beasiswa, serta upaya pemulihan lingkungan.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat