- RAPBD Jabar 2027 menargetkan pendapatan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun
- Pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun, termasuk pembayaran pokok utang sekitar Rp1,67 triliun
- Tidak ada rencana pinjaman baru setelah evaluasi Kemendagri menolak pinjaman daerah Rp3,4 triliun
WartaPurwakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menyebut rancangan APBD Jawa Barat 2027 mencatat surplus Rp1,77 triliun. Angka itu diperoleh dari target pendapatan daerah sebesar Rp29,35 triliun dikurangi rencana belanja senilai Rp27,58 triliun.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam nota pengantar keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Jawa Barat 2027 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (27/10).
“Yang disampaikan nota pengantar tentunya merupakan penjabaran dari kesepakatan KUA dan PPAS yang sudah kita sepakati pada tanggal 5 Agustus kemarin ya. Di sana kita sudah merencanakan pendapatan kita di Rp29,35 triliun, belanjanya Rp27,58 triliun sehingga ada surplus Rp1,77 triliun,” ujar Iswara dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Menurut Iswara, surplus tersebut belum dapat seluruhnya digunakan untuk menambah program belanja. Pemerintah daerah masih harus memenuhi sejumlah kewajiban pembiayaan yang jatuh tempo.
Dalam RAPBD 2027, total pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar Rp1,84 triliun. Dana itu mencakup Rp50 miliar untuk dana cadangan, Rp125 miliar bagi penyertaan modal daerah, serta sekitar Rp1,67 triliun untuk melunasi cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Dari porsi pembayaran utang tersebut, cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN mencapai Rp606 miliar. Adapun sekitar Rp1 triliun sebelumnya dialokasikan untuk mencicil pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI.
“Pembayaran utang jatuh tempo itu yang pasti PEN, Rp606 miliar yang untuk PEN. Sisanya itu dari Rp1 triliun yang sudah dicadangkan, untuk cicilan SMI tadinya,” katanya.
Rencana pinjaman dari SMI yang tidak memperoleh persetujuan membuka kemungkinan pengalihan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membiayai program prioritas dalam APBD Jabar 2027. Pembahasan penggunaannya akan dilakukan bersama pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan belanja wajib dan belanja yang mengikat.
Iswara juga memastikan rancangan KUA-PPAS APBD Jawa Barat 2027 tidak memasukkan pinjaman baru, baik melalui pinjaman daerah maupun obligasi daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan berasal dari PAD sebesar Rp19,02 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp10,30 triliun.
Mengenai risiko tunda bayar setelah rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun tidak diperbolehkan dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Iswara mengatakan struktur anggaran telah disesuaikan oleh DPRD bersama Pemprov Jabar.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Ya, kita tidak merencanakan tunda bayar. Yang pasti dari hasil evaluasi Kemendagri kemarin kita ikuti seluruhnya. Pendapatan yang terkoreksi, belanja yang tidak diperkenankan harus dikurangi, pengeluaran pembiayaan ya pinjaman daerah yang tidak diperbolehkan Rp3,4 triliun itu semua kita ikuti seluruhnya,” ujarnya.
Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi atau menggeser belanja yang dinilai belum mendesak untuk menjaga likuiditas daerah. Program yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelayanan dasar dapat ditata ulang, sementara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung layanan dasar tetap diprioritaskan.
“Likuiditas yang adanya kan berkurang Rp3,4 triliun. Itu yang kita lakukan kemarin belanja-belanja banyak yang kita kurangi. Jadi kami tidak merencanakan tunda bayar ya mudah-mudahan tidak terj”.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat