- Polres Kuningan mendirikan Desk Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi aduan buruh, mediasi sengketa, dan penanganan tindak pidana
- Unit ini juga mendampingi pekerja terdampak PHK serta menangani laporan kekerasan, diskriminasi, hingga TPPO
- Jalur damai diutamakan melalui mediasi, namun pelanggaran hukum tetap diproses secara pidana
WartaPurwakarta - Kepolisian Resor Kuningan, Jawa Barat, kini mengoperasikan Desk Ketenagakerjaan sebagai sarana mediasi sengketa hubungan industrial, penerimaan laporan pekerja, sekaligus penindakan atas indikasi tindak pidana pada sektor perburuhan.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan AKP Abdul Azis menuturkan, keberadaan fasilitas tersebut disiapkan agar kaum buruh memiliki kemudahan akses saat berkonsultasi maupun memperjuangkan hak-hak mereka.
“Desk Ketenagakerjaan ini kami hadirkan sebagai wadah bagi masyarakat, khususnya para pekerja, untuk menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi apabila menghadapi persoalan ketenagakerjaan,” katanya di Kuningan, Jumat.
Layanan terpadu tersebut menjalankan sejumlah fungsi pokok, mulai dari pencatatan aduan, konsultasi persoalan kerja, penyelenggaraan forum mediasi antara buruh dan korporasi, hingga penanganan perkara yang mengarah pada pelanggaran hukum.
Pola penyelesaian masalah akan disesuaikan dengan jenis kasus yang dilaporkan. Dialog mufakat menjadi langkah awal yang didorong oleh kepolisian selama sengketa masih berpeluang tuntas secara damai.
“Apabila permasalahan masih dapat diselesaikan melalui mediasi, tentu akan diupayakan penyelesaian secara damai,” ujarnya.
Kendati demikian, jalur pidana tetap akan ditempuh penyidik apabila dalam pemeriksaan ditemukan fakta yang mengindikasikan adanya kejahatan.
“Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana, kami akan menanganinya sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ruang lingkup pengawasan Desk Ketenagakerjaan turut menyasar kasus kekerasan serta praktik diskriminasi yang menimpa karyawan di lingkungan kerja. Selain itu, tenaga kerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akan difasilitasi dengan pendampingan informasi lowongan pekerjaan baru.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping persoalan internal perusahaan, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap berkaitan dengan ketenagakerjaan juga masuk dalam wewenang penindakan unit ini.
Masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan sarana tersebut untuk menempuh upaya hukum maupun mencari jalan keluar atas perselisihan dengan tempat kerja.
“Kami berupaya agar setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ucap dia.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat