- Pemkab Bandung menghargai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait kasus korupsi PT BDS
- Dua terdakwa divonis belasan tahun penjara beserta denda dan uang pengganti miliaran rupiah
- Pemerintah daerah masih menunggu perkara memiliki kekuatan hukum tetap menyusul potensi banding
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan sikap tunduk dan patuh terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penanganan perkara korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Otoritas daerah menyerahkan kelanjutan mekanisme peradilan sepenuhnya kepada para pihak yang berperkara.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi memandang ketetapan hakim tersebut sebagai instrumen penyelesaian perkara demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak.
"Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi," katanya pada Jumat.
Erwin menjelaskan, ruang hukum masih terbuka lebar bagi pihak-pihak yang berkeberatan dengan amar putusan tersebut, mengingat status hukum perkara ini belum berkekuatan tetap atau inkracht. Peluang melayangkan banding maupun langkah lanjutan lain masih diakomodasi oleh regulasi yang berlaku.
"Proses hukum masih belum inkrah. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," ujarnya.
Pihak pemkab, lanjut Erwin, memilih bersikap pasif dengan mengawasi jalannya proses hukum hingga benar-benar mencapai titik akhir.
"Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht," katanya.
Sebelumnya, palu hakim PN Bandung telah menjatuhkan hukuman 16 tahun kurungan bagi Yanuar Budinorman selaku mantan Direktur Utama PT BDS. Sementara itu, hukuman 18 tahun penjara dijatuhkan kepada eks Direktur Utama PT Cahya Frozen Raya (CFR) Castam.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Elon Unedo Pinondang Pasaribu memaparkan, majelis hakim mengamini tuntutan jaksa bahwa keterlibatan kedua terdakwa sah mengakibatkan kerugian pada kas negara.
Hukuman badan tersebut diiringi pidana denda senilai Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan bagi tiap terdakwa. Majelis hakim turut membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp203.595.871 kepada Yanuar dengan subsider delapan tahun penjara, serta Rp128.321.362.139 kepada Castam subsider sembilan tahun kurungan apabila tidak dilunasi.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat