Poin Penting
  • Pemprov Jabar mematok target investasi Rp314 triliun untuk tahun 2027 dengan syarat kepatuhan pada prinsip ramah lingkungan
  • Gubernur Dedi Mulyadi menekankan modal yang masuk harus membangun ekosistem industri hijau dan mengutamakan hilirisasi
  • Penerimaan PPh dan PPN kawasan industri diusulkan kembali ke daerah penghasil untuk mendanai pendidikan vokasi warga setempat

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran perolehan modal baru sebesar Rp314 triliun pada 2027, meningkat dibandingkan patokan sebelumnya yang bernilai Rp291 triliun. Dalam pencapaian target tersebut, penerapan prinsip industri ramah lingkungan ditetapkan sebagai syarat mutlak bagi setiap penanam modal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa aliran modal yang masuk tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah semata, yang saat ini bertengger pada level 5,89 persen. Pihaknya menghendaki setiap proyek mampu menjaga kapasitas lingkungan, memperkuat agenda hilirisasi bernilai tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja serta mendongkrak daya beli warga lokal.

"Ya, sekarang kan targetnya Rp291 triliun. Ya tahun depan Rp314 triliun mudah-mudahan tercapai," ujar Dedi dalam forum West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Bandung, Kamis. Pertemuan tersebut dihadiri para pemangku kepentingan ekonomi dan perwakilan penanam modal dari Jepang, Belanda, Denmark, Australia, Korea, Singapura, hingga Inggris.

Dedi menegaskan bahwa komitmen menjaga kelestarian alam menjadi ketentuan mutlak yang tak dapat ditawar. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah operasional dinilai hanya akan membebani anggaran pemulihan daerah sekaligus mengancam kesehatan masyarakat.

"Investasi harus mengarah di Jawa Barat itu mengarah pada investasi yang melahirkan ekosistem industri. Karena investasi harus melahirkan ekosistem industri, maka investasinya investasi hijau yang didukung oleh daya dukung lingkungan. Agar apa? Agar tidak melahirkan residu bagi upaya me-recovery dengan biaya yang sangat mahal," katanya.

Selain menekankan ekosistem hijau, sektor manufaktur didorong memacu nilai tambah melalui hilirisasi komoditas lokal. Pada kesempatan yang sama, Dedi mengusulkan perimbangan pengembalian dana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kawasan industri ke tingkat kabupaten, kota, hingga desa penghasil. Alokasi tersebut dirancang untuk mendanai sarana publik serta fasilitas pendidikan kejuruan bagi masyarakat setempat.

"Pendapatan pajak PPh dan PPN itu harus balik ke wilayah yang menghasilkan produksi. Satu pabrik menghasilkan sekian miliar rupiah. Negara harus bisa menghitung sampai tingkat kabupaten kota dan kelurahannya. Untuk investasi sumber daya manusianya apa? Anak-anak di situ harus pada sekolah, sekolahnya sesuai dengan kebutuhan industri, teknik sipil, teknik industri, otomotif, elektrik, engineering," kata Dedi.

Dedi menambahkan, kesiapan tenaga kerja lokal lewat pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pabrik serta pemberian upah yang layak dapat mencegah timbulnya gesekan sosial di sekitar area operasional industri.

"Jadi pemerintah itu apa usahanya? Bukan hanya menumbuhkan angka ekonomi, bukan. Pemerintah itu bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bukan. Pemerintah itu adalah mendorong uang terdistribusi kepada masyarakat sehingga masyarakat disebut memiliki daya beli," tuturnya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat