- Realisasi PAD Kabupaten Bandung tercatat 74,79 persen dari sasaran Rp2,019 triliun
- Bupati Dadang Supriatna instruksikan evaluasi harian demi mencegah risiko gagal bayar
- Penyerapan anggaran belanja OPD di bawah 70 persen diminta segera dipercepat
WartaPurwakarta - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong Pemerintah Kabupaten Bandung demi menuntaskan target sebesar Rp2,019 triliun sekaligus mencegah risiko gagal bayar menjelang tutup tahun anggaran 2026. Hingga kini, perolehan kas daerah tersebut berada pada angka 74,79 persen.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil agar memaksimalkan pemungutan lewat pengawasan ketat, baik melalui evaluasi mingguan maupun harian.
"Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya pada Jumat.
Dadang meminta setiap instansi pemungut menyisir kembali berbagai potensi penerimaan yang belum tergarap optimal serta memetakan kendala dalam penarikan pajak dan retribusi daerah. Upaya ini ditujukan agar pemenuhan target penerimaan dapat dikejar sebelum tahun anggaran berakhir.
Berdasarkan data Pemkab Bandung, total pendapatan daerah hingga pengujung Oktober telah menyentuh 78,5 persen dari pagu APBD Perubahan 2026. Khusus pos pajak daerah, capaiannya tercatat mencapai 69,31 persen dari target PAD yang ditetapkan senilai Rp2,019 triliun.
Sebagai perbandingan, Pemkab Bandung pada 2025 membukukan PAD sebesar Rp1,8 triliun atau 81,51 persen dari target APBD Perubahan senilai Rp2,2 triliun. Perolehan kala itu ditopang oleh sektor pajak daerah sebesar Rp1,072 triliun serta retribusi daerah senilai Rp619,8 miliar.
Langkah pengamanan kas daerah kini dikoordinasikan secara terpusat oleh pimpinan birokrasi setempat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Sekretaris Daerah beserta para asisten memimpin langsung penyusunan strategi percepatan pendapatan dan realisasi anggaran guna memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat diselesaikan tepat waktu," tambahnya.
Selain menggenjot penerimaan, perhatian juga diarahkan pada serapan belanja daerah, khususnya bagi OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 70 persen. Perbaikan manajemen pelaksanaan kegiatan diinstruksikan segera berjalan demi menjamin kelancaran agenda pembangunan serta menuntaskan seluruh kewajiban finansial daerah tepat waktu.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat