- Tokoh pemuda Megi Akbar Setiawan mendorong masyarakat bersatu mengawal ekspansi industri Subang agar warga lokal tidak terpinggirkan
- Kepatuhan hukum dan penertiban izin industri di Subang barat disorot usai kesepakatan penghentian operasional belum dijalankan optimal
- Aksi unjuk rasa buruh dinilai sebagai hak konstitusional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan ekonomi daerah
WartaPurwakarta - Laju ekspansi kawasan industri di Kabupaten Subang menuntut kesiapan kapasitas sumber daya manusia lokal serta pengawalan ketat dari seluruh elemen masyarakat. Peringatan tersebut disampaikan tokoh pemuda Subang, Megi Akbar Setiawan, saat berorasi dalam mimbar bebas di depan wisma bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Megi menekankan pentingnya soliditas warga agar pergeseran lanskap daerah tidak membuat masyarakat setempat kehilangan peluang dan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri. Ia menilai fase transformasi ekonomi yang dihadapi Subang saat ini serupa dengan perjalanan Kabupaten Karawang sekitar 15 tahun silam.
“Subang hari ini secara industri adalah Karawang 15 tahun yang lalu. Kita yang terbiasa bangun pagi melihat sawah dan kebun, esok lusa mungkin akan melihat bangunan-bangunan megah. Karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama bersatu menjaga Kabupaten Subang ke depan,” ujarnya.
Menurut Megi, percepatan sektor industri harus diiringi dengan pembangunan peradaban, peningkatan keahlian tenaga kerja lokal, serta kesiapan warga menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. Selain kesiapan masyarakat, ia menggarisbawahi keharusan diterapkannya prinsip kesetaraan di mata hukum secara tegas tanpa diskriminasi dalam menyikapi setiap investasi yang masuk.
Ia kemudian menyoroti dinamika kegiatan industri di wilayah barat Subang yang menuai perhatian publik terkait kelengkapan dokumen perizinan. Megi mencatat bahwa Gubernur Jawa Barat sempat meninjau langsung area tersebut pada September 2026. Permasalahan legalitas ini juga telah dibahas bersama jajaran DPRD Kabupaten Subang, yang menyepakati penghentian aktivitas operasional sebelum tenggat 1 Oktober 2026 hingga seluruh izin terpenuhi.
Meski demikian, Megi mengklaim kegiatan operasional di lokasi tersebut terpantau masih bergulir padahal perizinan yang dipersoalkan belum tuntas diselesaikan.
“Kalau memang ada kesepakatan untuk menghentikan aktivitas sampai izin keluar, maka harus dijalankan. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah juga harus konsisten. Jangan sampai produk hukum pemerintah daerah justru diabaikan,” tegasnya.
Menanggapi relasi antara publik dan pengambil kebijakan, Megi menyatakan bahwa kritik warga kepada instansi pemerintah mencerminkan kepedulian masyarakat, bukan kebencian personal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Seburuk-buruknya kita berbicara, sebenarnya karena kita sayang kepada pemerintah. Ketika rakyat mengkritisi, bukan berarti membenci. Itu bentuk kasih sayang dan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya,” katanya.
Di sisi lain, Megi meminta publik tetap menjaga kerukunan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan sudut pandang, termasuk dalam merespons demonstrasi kaum buruh yang menuntut kenaikan upah minimum. Langkah serikat pekerja menyuarakan aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin perundang-undangan dan bersentuhan langsung dengan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat luas.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat