- Sepanjang 2026, UPTD PPA DP3A Karawang mencatat 13 kasus TPPO dengan 13 korban terdiri dari 11 laki-laki dan 2 perempuan
- Pemerintah mendesak calon pekerja luar negeri menempuh jalur resmi agar mendapat pelatihan serta jaminan keamanan
- Kasus warga yang berangkat ke Turki sebagai EO namun dialihkan menjadi asisten rumah tangga menjadi contoh risiko jalur ilegal
WartaPurwakarta - Sepanjang tahun berjalan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3A Karawang menemukan 13 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa jumlah korban sama banyak. Dari total tersebut, 11 korban berjenis kelamin laki-laki dan sisanya dua orang perempuan.
Karina Nur Regina selaku Kepala UPTD PPA DP3A Karawang menekankan agar masyarakat yang bercita-cita merantau bekerja ke mancanegara tidak mudah terjebak jalur nonprosedural. Menurut dia, keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja bukan hal yang dilarang, tetapi wajib melewati tahapan resmi demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum selama bekerja.
"Pemerintah selalu menginginkan yang terbaik untuk masyarakat. Adapun mereka memilih untuk berangkat ke luar negeri tidak bisa kita tahan, tetapi kita sarankan mereka harus sesuai dengan prosedur," katanya, Kamis (1/10).
Karina memaparkan bahwa calon tenaga kerja yang mendaftar melalui jalur resmi biasanya memperoleh pembekalan dan pelatihan terlebih dulu sebelum diberangkatkan. Tahapan tersebut dipandang krusial supaya pekerja memahami bidang tugasnya sekaligus menyadari hak dan benteng perlindungan yang berlaku.
"Kalau secara prosedural dilatih dulu dan keamanan terjamin, pulang jadi tidak susah. Berbeda dengan ilegal, pulangnya jadi susah," ujarnya.
Risiko berkepanjangan juga mengancam pekerja saat sudah berada di negara penempatan jika keberangkatan dilakukan tanpa prosedur. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah ketidaksesuaian jenis pekerjaan dengan kesepakatan awal.
"Karena negeri orang kita tidak akan tahu akan seperti apa. Kita sudah melihat kalau tidak sesuai prosedural susah pulang dan susah juga di sananya, karena ketidaksesuaian dengan pemberi kerja," ungkapnya.
Sebagai contoh konkret, Karina menuturkan peristiwa seorang warga yang belum lama ini terbang ke Turki dengan ekspektasi bekerja sebagai EO. Setibanya di lokasi, korban justru ditempatkan sebagai asisten rumah tangga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Belum lama ini yang berangkat ke Turki dan berharap akan menjadi IO, ternyata di sana malah jadi asisten rumah tangga. Di rumah pun dia tidak memiliki kapasitas mengerjakan pekerjaan rumah," pungkasnya.
Imbauan juga disampaikan agar publik lebih teliti sebelum menerima penawaran kerja dari luar negeri. Data perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, hingga mekanisme keberangkatan perlu dikonfirmasi terlebih dahulu supaya masyarakat terhindar dari jerat TPPO.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama