Poin Penting
  • Jumlah wajib pajak sektor kuliner di Cimahi mencapai 512 usaha dengan pertumbuhan 31 persen
  • Realisasi PBJT makanan dan minuman tembus Rp28,45 miliar atau 107 persen dari target
  • Pemerintah Kota Cimahi mendorong optimalisasi PAD melalui penagihan rutin, digitalisasi, dan insentif penghapusan denda pajak

WartaPurwakarta - Pertumbuhan sektor kuliner di Kota Cimahi, Jawa Barat, menunjukkan tren positif. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi mencatat sebanyak 512 pelaku usaha makanan dan minuman kini tercatat sebagai wajib pajak daerah, dengan lonjakan sekitar 31 persen.

Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Faisal, menyampaikan hal tersebut di Cimahi pada Kamis. Menurutnya, peningkatan jumlah pelaku usaha kuliner turut menyumbang terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pos Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kategori makanan dan minuman.

"Sampai saat ini telah terdaftar sebanyak 512 wajib pajak daerah sektor kuliner, dimana sebanyak 61 wajib pajak terdaftar pada tahun 2026 atau tumbuh sekitar 31 persen," katanya.

Faisal menjelaskan bahwa karakteristik Kota Cimahi sebagai kawasan urban dengan luas wilayah yang relatif terbatas menjadi faktor pendorong berkembangnya beragam aktivitas usaha, termasuk di bidang kuliner.

"Beberapa usaha di antaranya merupakan usaha besar yang sudah lama eksis yang melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru di wilayah Kota Cimahi," ujarnya.

Kendati demikian, Faisal mengakui tidak semua pelaku usaha kuliner mampu bertahan. Sejumlah usaha terpaksa gulung tikar karena tekanan ekonomi global, ketatnya kompetisi antarusaha, serta pergeseran pangsa pasar yang memengaruhi kelangsungan bisnis mereka.

Dari sisi penerimaan, Bappenda Kota Cimahi melaporkan bahwa realisasi PBJT atas makanan dan minuman sudah menembus Rp28,45 miliar per 15 Oktober 2026. Angka ini melampaui target yang dipatok untuk tahun berjalan, yakni Rp26,60 miliar.

"Sampai dengan 15 Oktober 2026 realisasi penerimaan PBJT atas makanan dan atau minuman sebesar Rp 28.459.293.373,00 atau mencapai 107 persen," katanya.

Pencapaian tersebut, menurut Faisal, ditopang oleh sejumlah strategi. Di antaranya penagihan pajak secara berkala, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan, serta pemberian insentif berupa penghapusan denda pajak daerah yang berlaku hingga 28 Desember 2026.

Faisal juga menekankan pentingnya mengoptimalkan penerimaan PAD guna menopang pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik, khususnya di tengah semakin terbatasnya alokasi transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat