Poin Penting
  • Syaefudin ditahan Kejati Jabar pada 21 Oktober 2026 di Bandung
  • Dugaan korupsi melibatkan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD hingga kerugian Rp18,7 miliar
  • Dua pejabat DPRD lainnya, IM dan AF, juga ditetapkan sebagai tersangka

WartaPurwakarta - Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) di Bandung setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam. Ia sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 12 Juni 2026 dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana tunjangan perumahan serta transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Penyidik mengidentifikasi bahwa Syaefudin, yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu (periode 2019–2024), diduga mengatur besaran tunjangan tanpa dasar dokumentasi yang memadai. Pemerintah daerah diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp18,7 miliar. Selama penyelidikan, aparat juga menyita sejumlah berkas dan perangkat elektronik yang terkait dengan penganggaran tunjangan DPRD untuk tahun anggaran 2021–2025.

Menurut laporan, kebijakan kenaikan tunjangan dimulai pada 2021, ketika Syaefudin konon mengusulkan peningkatan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggaran 2022. Pada saat itu, tunjangan perumahan yang ditetapkan adalah Rp30 juta untuk ketua DPRD, Rp28,5 juta untuk wakil ketua, dan Rp27 juta untuk anggota. Tunjangan transportasi masing‑masing sebesar Rp25 juta, Rp20 juta, dan Rp17 juta per bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

Penyidik menilai bahwa angka-angka tersebut tidak didukung oleh analisis kebutuhan atau penilaian ulang (appraisal). Pada 30 November 2021, Syaefudin diduga memberi perintah kepada seorang yang diidentifikasi dengan inisial IH untuk menilai kedua jenis tunjangan tersebut. Penilaian lanjutan dilakukan pada 2023 oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Latief, Hanif dan Rekan, namun seorang tersangka berinisial AF konon menyiapkan surat beredar dengan tanda tangan Syaefudin yang memuat peningkatan tunjangan sebesar 15 % berdasarkan hasil penilaian KJPP.

Kenaikan tersebut diduga dimaksudkan untuk menutupi beban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, padahal menurut penyidik, pajak tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penerima tunjangan, bukan dibebankan melalui APBD.

Selain Syaefudin, Kejati Jabar juga menjerat dua pejabat DPRD lainnya, yakni IM yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas sekretaris dan AF yang menjadi sekretaris DPRD Indramayu. Ketiganya didakwa dengan pasal 603 juncto pasal 20 huruf c KUHP serta pasal 18 Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan tambahan mencakup pasal 604 juncto pasal 20 huruf c KUHP beserta ketentuan terkait dalam undang‑undang yang sama.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat