Poin Penting
  • 6 hektar lahan Katulampa diserahkan oleh DJKN pada Nov 2021
  • Proyek belum terima dana pusat, perkiraan Rp200‑250 miliar
  • Relokasi sekitar 20 OPD direncanakan ke kawasan tersebut

WartaPurwakarta - Proyek pembangunan pusat layanan terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mulai menampakkan jejak fisik setelah bertahun‑tahun berada dalam tahap perencanaan. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2020 ketika Pemerintah Kota Bogor mengajukan permohonan hibah lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Permintaan awal mencakup sekitar 9 hektar, dengan target penggunaan minimal 6 hektar untuk fasilitas pemerintahan baru.

Setelah melalui serangkaian kajian sosial‑ekonomi yang dipimpin oleh tim khusus, DJKN menanggapi permohonan tersebut pada 25 November 2021. Hibah yang diberikan mencakup total 10,2 hektar di tiga lokasi: 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan, 3,2 hektar di Empang untuk jalur ganda Bogor‑Sukabumi, serta sekitar 1 hektar untuk bagian Regional Ring Road (R3).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang sejak masa kepenggawaannya sebagai Wakil Wali Kota turut mengawasi proses ini, menegaskan keberhasilan langkah tersebut dalam rapat koordinasi Desember 2020. Ia menyatakan, “Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor.”

Kawasan Katulampa kini telah resmi menjadi aset kota dan dilengkapi sertifikat kepemilikan. Tahap berikutnya melibatkan penyusunan desain bangunan serta pembangunan akses jalan, namun pendanaan menjadi kendala utama. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan permohonan dana antara Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke pemerintah pusat; hingga Februari 2024 belum ada keputusan. Karena itu, otoritas kota tengah mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif agar proyek tidak terhenti.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor ditugaskan menyusun Detail Engineering Design (DED). Rencana relokasi mencakup sekitar 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke kompleks Katulampa, sementara Balai Kota tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda. Dedie juga mengindikasikan kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengintegrasikan layanan Samsat di lokasi baru.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat