- Identifikasi PKL untuk pembinaan oleh Diskop UMKM
- Peluncuran program inkubasi bisnis di 30 kecamatan
- Dukungan kredit KUR dari BJB dan BRI
WartaPurwakarta - Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pedagang kaki lima yang terdampak penataan akan dipetakan oleh masing‑masing wilayah, kemudian dimasukkan ke dalam program pembinaan yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM).
Dalam sambutan pada acara peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi serta penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan UMKM Kota Bandung Naik Kelas Berkelanjutan, yang dilaksanakan di Hotel Grandia pada Kamis, 5 November 2026, Farhan menekankan bahwa bangunan tidak legal harus dibongkar, namun tidak ada larangan bagi pedagang untuk berjualan. Ia menambahkan, “Tidak boleh permanen, tidak boleh semi permanen, datang dalam kondisi bersih dan pulang juga bersih, serta waktu operasional maksimal 12 jam.”
Menurut Farhan, proses identifikasi akan dilakukan oleh otoritas wilayah setempat. “Kan sekarang yang melakukan penataan dan penertiban adalah kewilayahan. Dari hasil pendataan wilayah tersebut, nantinya akan ditindaklanjuti oleh Dinas KUKM untuk didata dan dimasukkan ke dalam program inkubasi ini,” ujarnya.
Kriteria UMKM yang akan dijadikan acuan program meliputi usaha mikro dengan modal maksimal Rp1 miliar dan omzet tidak lebih dari Rp2 miliar per tahun; usaha kecil dengan omzet hingga Rp20 miliar; serta usaha menengah dengan omzet antara Rp50 miliar hingga Rp100 miliar.
Program inkubasi bisnis ditargetkan mengaktifkan titik inkubasi di 30 kecamatan, meskipun tahap awal baru dilaksanakan di lima kecamatan. Kepala Dinas KUKM, Budhi Rukmana, menjelaskan bahwa alur layanan mencakup pelatihan, pendampingan, fasilitasi, akses pasar, dan pembiayaan.
Anggota Komisi II DPRD Bandung, Siti Marfuah, menyatakan komisi akan menyediakan anggaran serta regulasi yang mempermudah pelaku UMKM. “Selain itu, kami juga akan menyiapkan regulasi‑regulasi yang memudahkan dan mendukung program ini, sehingga para pelaku UMKM Kota Bandung bisa semakin naik kelas dan usahanya berkelanjutan,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Farhan menambahkan bahwa kemudahan permodalan sudah tersedia melalui Bank BJB dan BRI, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa agunan, asalkan data debitur dan lokasi usaha jelas.
Sumber: Pojok Satu