- Lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian di Sumedang telah mengalami konversi fungsi
- Kementan mengusulkan agar Pemkab Sumedang mempertimbangkan moratorium alih fungsi lahan
- Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
WartaPurwakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk mempertimbangkan penghentian sementara atau moratorium konversi lahan pertanian. Usulan ini mencuat setelah tercatat lebih dari 2.000 hektare lahan produktif di wilayah tersebut sudah berubah peruntukan.
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan hal itu saat berada di Sumedang pada Rabu. Menurut dia, langkah ini diperlukan guna menjaga keberlangsungan lahan produktif yang berperan penting dalam menopang peningkatan produksi pangan.
"Ada persoalan fungsi lahan yang mungkin perlu kita sarankan kepada pemerintah daerah untuk tetap dipertahankan. Ada lebih dari 2.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan moratorium atau langkah lainnya," katanya.
Wamentan menilai Kabupaten Sumedang masih menyimpan potensi pertanian yang cukup besar. Pasalnya, daerah itu tidak tergolong sebagai kabupaten dengan capaian luas tambah tanam berkategori kritis atau merah.
"Sumedang memang bukan kabupaten yang masuk kategori kritis atau merah dalam capaian luas tambah tanam. Kondisinya masih positif," ujarnya.
Merujuk data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Juli 2026, luas baku sawah di wilayah itu mencapai sekitar 27.285 hektare dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Ujungjaya tercatat sebagai salah satu wilayah dengan luas baku sawah terbesar, yakni sekitar 2.587 hektare.
Di kecamatan itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jayamandala menggarap lahan pertanian seluas 218 hektare. Lahan tersebut dikelola oleh 434 petani yang tergabung dalam sembilan kelompok tani.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain mengusulkan moratorium, Wamentan juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, pemberdayaan petani, serta skema pendanaan untuk mengendalikan konversi lahan sawah.
"Silakan nanti Pak Bupati yang mengambil kebijakan sehingga ada upaya penyelamatan terhadap lahan-lahan pertanian kita," tutupnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat