Poin Penting
  • Dialog warga dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Lakbok menuntut sanksi administratif bagi perangkat desa yang terlibat
  • Kepala KUA menjelaskan penolakan pendaftaran pernikahan karena usia calon pengantin perempuan belum memenuhi ketentuan
  • Kapolsek menegaskan belum ada laporan resmi sehingga tindakan hukum belum dapat digerakkan

WartaPurwakarta - Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Pemerintah Desa Kalapasawit menggelar pertemuan terbuka di aula Kantor Kecamatan Lakbok untuk menampung keluhan warga terkait dugaan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa. Forum tersebut dihadiri perwakilan Muspika, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan KUA setempat.

Warga yang hadir menuntut agar Pemerintah Desa memberikan keputusan yang jelas, termasuk kemungkinan pemberhentian administratif bagi oknum yang dianggap melanggar norma. Salah satu tokoh masyarakat, Hirzudin, menyoroti sikap Kepala Desa yang masih belum memberikan respons memadai terhadap isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan, “Desa Kalapasawit ini terkenal agamis dan ada pesantren. Isu panas di media sosial ini membuat kami prihatin. Pamong desa yang seharusnya jadi contoh malah berbuat seperti itu. Yang bersangkutan mestinya diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian. Sesuai aturan, pemberhentian itu kan hak prerogatif Kepala Desa,” ujarnya.

Hirzudin juga menambahkan bahwa masyarakat mengharapkan klarifikasi dari KUA mengenai status pernikahan yang dipertanyakan, mengingat rumor beredar tentang pernikahan siri yang melibatkan perangkat desa.

Tokoh lain, Taohid, mengungkapkan keterkejutannya atas video dan laporan yang tersebar secara online. Ia meminta agar pihak berwenang mengatur prosedur administratif, baik melalui pemberhentian maupun pengunduran diri sukarela. “Secara administratif tolong yang bersangkutan diberhentikan atau mengundurkan diri secara sukarela. Kejadian ini mencoreng nama baik serta melanggar norma dan etika sebagai pamong. Kami harap persoalan ini tidak berlarut-larut demi kenyamanan dan harmonisasi warga,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai pernikahan siri, Kepala KUA Kecamatan Lakbok, Akhid Ghufron, menyampaikan bahwa KUA belum memperoleh informasi lengkap tentang kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran pernikahan sempat ditolak karena usia calon pengantin perempuan belum memenuhi batas minimum yang diatur undang‑undang. “Pendaftaran pernikahan memang ada, namun kami tolak karena calon pengantin perempuan belum mencukupi umur sesuai undang‑undang pernikahan. Penolakan itu menjadi rujukan untuk melanjutkan permohonan sidang isbat guna mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. KUA bukan mempersulit, tapi tetap harus patuh pada aturan,” jelasnya.

Kapolsek Lakbok, IPTU Tri Widyanto, menambahkan bahwa proses hukum membutuhkan adanya laporan resmi atau aduan dari korban atau keluarganya. “Kami tidak bisa bertindak gegabah karena belum ada laporan masuk. Jika ada tokoh yang ingin melapor, dipersilakan dengan menyertakan bukti dan alat bukti yang kuat. Yang namanya pelecehan berarti ada korban yang merasa dirugikan dan membuat laporan. Saat ini belum ada laporan dari orang,” ujarnya.

Sumber: Harapan Rakyat