Poin Penting
  • 35 bidang tanah seluas 30.000 m² belum terbit sertifikat
  • Warga Poponcol menggelar aksi pada 7 Oktober 2026 di kantor ATR/BPN Karawang
  • Penyebab penundaan adalah status dokumen yang belum “clean and clear”

WartaPurwakarta - Ratusan penduduk Kampung Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, menurunkan aksi di kantor Atr/BPN Karawang pada Rabu, 7 Oktober 2026. Mereka menuntut kejelasan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk sekitar 35 bidang tanah yang totalnya mendekati 30 ribu meter persegi, yang hingga kini belum selesai diproses.

Koordinator aksi, Eigen Justisi, menyatakan bahwa seluruh lahan tersebut telah didaftarkan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2025. Menurutnya, warga telah menyerahkan seluruh berkas persyaratan dan menerima bukti penerimaan pengajuan. "Pada saat kepemimpinan kepala kantor BPN Karawang sebelumnya, kami sudah melengkapi berkas dalam proses PTSL. Namun sekarang kepala kantor yang baru menyampaikan bahwa sertifikatnya belum bisa dikeluarkan," tegas Eigen setelah mediasi dengan pihak BPN.

Eigen menambahkan bahwa bidang-bidang tanah tersebut telah memperoleh Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang terverifikasi, informasi yang diketahui warga melalui pencarian daring sekitar delapan bulan lalu. Namun, dalam pertemuan dengan petugas BPN, warga diberi alasan bahwa sertifikat tidak dapat diterbitkan karena dokumen terkait belum berstatus “clean and clear”.

Warga mengaku keberatan karena merasa seluruh persyaratan PTSL telah dipenuhi, sementara proses penerbitan sertifikat telah menunggu hampir dua tahun. "Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika belum ada penyelesaian, kami berencana kembali melakukan aksi pada bulan depan sampai sertifikat masyarakat diterbitkan," ujar Eigen, menegaskan komitmen aksi lanjutan bila diperlukan.

Selain menuntut penyelesaian administratif, warga meminta kepolisian atau aparat penegak hukum lain untuk memantau perkembangan kasus. Meski demikian, Eigen menegaskan bahwa pihak mereka masih memilih dialog dan belum berencana mengajukan gugatan atau laporan pidana.

Sementara itu, Karsim Zaenal, petugas keamanan di kantor BPN Karawang, menjawab pertanyaan media dengan menyebutkan bahwa seluruh pimpinan BPN Karawang sedang mengikuti rapat internal. "Sedang rapat internal," katanya ketika ditemui di lokasi.

Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari pimpinan ATR/BPN Karawang mengenai alasan administratif yang menghambat penerbitan sertifikat bagi 35 bidang tanah di Poponcol. Perselisihan masih berada pada tahap penyelesaian administratif antara warga dan otoritas BPN setempat.

Sumber: Pojok Satu