Poin Penting
  • Iruk Setiawati mengeluhkan keluarganya masuk desil 10 saat kunjungan Wamenkes di GOR Kelurahan Purwaharja
  • Ia menyebut kondisi itu menghambat akses BPJS, layanan kesehatan, dan biaya pendidikan anak
  • Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menyatakan data desil menjadi kewenangan Kementerian Sosial RI dan BPS

WartaPurwakarta - Warga Siluman Baru, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Iruk Setiawati, menyampaikan keluhan terkait status keluarganya yang masuk desil 10. Kondisi itu disebut membuatnya kesulitan mengurus layanan kesehatan serta biaya pendidikan anak.

Keluhan tersebut disampaikan Iruk ketika Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meninjau tracking tuberkulosis terintegrasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di GOR Kelurahan Purwaharja, Senin (21/9/2026).

Saat itu, Benjamin sempat berdialog dengan warga mengenai pelaksanaan CKG. Dalam kesempatan tersebut, Iruk menyampaikan bahwa kenaikan desil keluarganya membuat ia kebingungan karena BPJS tidak aktif dan anaknya ingin melanjutkan kuliah.

"Mohon bantuannya, saya itu kurang mampu pengen anak kuliah. BPJS enggak aktif. Saya pengen desil turun, sampai saya pusing masuk poli jiwa enggak tidur-tidur tiap malam. Tolonglah turunin desil saya," ungkap Iruk.

Iruk mengatakan status desil 10 berdampak pada keluarganya, terutama dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ia menyebut sudah berupaya mengajukan perbaikan data, tetapi masih ada anggota keluarganya yang tercatat dalam desil tersebut.

"Saya sudah diperbaiki sudah aktif ngajuin sendiri, cuma anak sama suami masih desil 10. Sudah diajukan ke kelurahan tapi belum turun. Katanya harus nunggu 6 bulan," tutur Iruk.

Ia berharap Pemerintah Kota Banjar dapat membantu memfasilitasi penyesuaian data agar sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya di lapangan.

"Saya ingin desil saya turun, anak saya pengen kuliah. Saya tuh kurang mampu untuk bayar UKT-nya, belum laptopnya, belum apa-apanya, gitu. Tolong bantu sama Pemerintah Kota Banjar," harap Iruk.

Menanggapi keluhan itu, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus meminta agar data desil warga tersebut kembali diperiksa. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pendataan.

Benjamin juga menjelaskan bahwa urusan data desil berada pada kewenangan Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan Kementerian Kesehatan. Hal itu ia sampaikan saat berada bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar.

"Nanti dicatat ibu ya, dicocokkan lagi. Itu tugasnya Kementerian Sosial dan itu penanganannya lintas sektoral," kata Wamenkes yang saat itu bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjar.

Sumber: Harapan Rakyat