Poin Penting
  • Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat 20 syarat yang wajib dipenuhi calon wakil presiden
  • Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan usia minimum menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menjabat posisi yang dipilih lewat pemilu termasuk pilkada
  • Calon wapres dilarang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap

WartaPurwakarta - Ketentuan hukum mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi wakil presiden kembali mencuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kemungkinan penggantian Gibran Rakabuming Raka. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur secara rinci persyaratan, mekanisme, hingga pihak yang berwenang dalam proses tersebut.

Merujuk pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 20 syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon wakil presiden. Berikut rincian lengkap persyaratan dimaksud.

Pertama, calon wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berstatus Warga Negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Ketiga, pasangan hidup calon presiden maupun calon wakil presiden harus berstatus Warga Negara Indonesia.

Keempat, calon tidak boleh pernah berkhianat kepada negara serta tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya. Kelima, calon harus mampu secara fisik dan mental dalam menjalankan tugas serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Keenam, calon bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketujuh, calon telah melaporkan kekayaannya kepada lembaga berwenang yang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kedelapan, calon tidak sedang menanggung utang pribadi maupun utang badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya hingga merugikan keuangan negara. Kesembilan, calon tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Kesepuluh, calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kesebelas, calon tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Keduabelas, calon terdaftar sebagai pemilih.

Ketigabelas, calon memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak selama lima tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Keempatbelas, calon belum pernah menduduki jabatan presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali masa jabatan dalam posisi yang sama.

Kelimabelas, calon setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keenambelas, calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akibat tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Ketujuhbelas, calon berusia minimal 40 tahun. Ketentuan ini telah dimodifikasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan klausul bahwa calon berusia di bawah 40 tahun tetap memenuhi syarat apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Kedelapanbelas, calon berpendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kesembilanbelas, calon bukan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia beserta organisasi massanya, atau tidak pernah terlibat langsung dalam peristiwa G.30.S/PKI. Keduapuluh, calon memiliki visi, misi, dan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Sumber: RMOL